Tax Amnesty, Aviliani: Ekonomi RI Bisa Melejit 7% seperti IndiaTax Amnesty, Aviliani: Ekonomi RI Bisa Melejit 7% seperti IndiaSelasa 17 Mei 2016 18:27Administratordibaca 1207 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) hingga kini masih digodok oleh pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Adapun tujuan dengan adanya tax amnesty ini diharapkan akan mampu menarik kembali dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.selengkapnya

 LSM Disusupi Asing Dituding Gencar Gagalkan Pengampunan PajakLSM Disusupi Asing Dituding Gencar Gagalkan Pengampunan PajakSelasa 17 Mei 2016 12:43Administratordibaca 1425 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Tax Center, Darussalam menuding sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tertentu disusupi pihak asing untuk menolak penerapan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Hal ini dinilai hanya merugikan masyarakat Indonesia, sebab tax amnesty memiliki manfaat besar untuk menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya

 PENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipPENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipSelasa 17 Mei 2016 12:29Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

 Kantor Pajak Blokir Ratusan Rekening Wajib PajakKantor Pajak Blokir Ratusan Rekening Wajib PajakSelasa 17 Mei 2016 12:13Administratordibaca 2474 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III memblokir 116 rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening yang telah dilakukan pada 2-4 Mei lalu ini lantaran mereka menunggak pembayaran pajak. Pemblokiran merupakan bagian dari proses penagihan aktif agar wajib pajak tertib membayar pajak. Ratusan rekening yang diblokir itu tersebar di 21 bank baik BUMN maupun swasta.selengkapnya

 1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama PapersSelasa 17 Mei 2016 11:53Administratordibaca 2601 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

 Pegawai Jadi Bandar Narkoba, Dirjen Pajak Sarankan Hukuman MatiPegawai Jadi Bandar Narkoba, Dirjen Pajak Sarankan Hukuman MatiSelasa 17 Mei 2016 11:42Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Indonesia serius memberantas peredaran narkoba. Keseriusan tersebut terbukti dengan dieksekusi mati yang dilakukan kepada para pengedar narkoba. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan pun tak ingin ketinggalan dalam memerangi narkoba. Petinggi lembaga tersebut juga menyarankan hukuman mati bagi pegawainya yang kedapatan mengedarkan barang terlarang tersebut.selengkapnya

 Usulan Masyarakat soal RUU Tax Amnesty Masih DibutuhkanUsulan Masyarakat soal RUU Tax Amnesty Masih DibutuhkanSenin 16 Mei 2016 14:25Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). “Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak,” kata Donny di Jakarta, Senin (16/05/2016).selengkapnya

 BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuSenin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 4126 kaliSemua Kategori

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

 Dunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraDunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraJumat 13 Mei 2016 17:11Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

 Surati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersSurati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersJumat 13 Mei 2016 16:53Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya. India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaJumat 13 Mei 2016 16:47Administratordibaca 992 kaliSemua Kategori

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Buka Lowongan 22 Ribu Karyawan hingga 2017Ditjen Pajak Buka Lowongan 22 Ribu Karyawan hingga 2017Jumat 13 Mei 2016 14:36Administratordibaca 2328 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan terus membuka lowongan kerja. DJP masih membutuhkan penambahan karyawan lebih dari 22 ribu pegawai. Jumlah tersebut untuk menggenapi total pegawai pajak yang diharapkan mencapai lebih dari 60 ribu orang hingga 2017.selengkapnya

 Dirjen Pajak Punya Syarat untuk `Korban` Panama Papers Ikut Tax AmnestyDirjen Pajak Punya Syarat untuk `Korban` Panama Papers Ikut Tax AmnestyKamis 12 Mei 2016 18:02Administratordibaca 1917 kaliSemua Kategori

Keterkaitan antara kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty dengan mencuatnya data Panama Papers menjadi pertanyaan besar apakah para Wajib Pajak (WP) di Panama Papers akan mendapat pengampunan pajak ketika tax amnesty di rampungkan. Hal ini semakin diperkuat usai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa dari 1.038 data Panama Papers terdapat 889 WP orang Indonesia yang sesuaiselengkapnya

 DJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPDJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPKamis 12 Mei 2016 17:59Administratordibaca 1223 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

 Di Balik Cukai Plastik, Ternyata Urusannya PajakDi Balik Cukai Plastik, Ternyata Urusannya PajakRabu 11 Mei 2016 16:00Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan menerapkan cukai untuk produk berkemasan plastik, diduga untuk menambah setoran penerimaan. Lantaran, target pendapatan pajak 2016 kemungkinan besar meleset. Pengamat Ekonomi Haryo Kuncoro menilai, rencana pemberlakuan tarif cukai untuk produk berkemasan palstik, sangat berlebihan. Kalau jadi diterapkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan aturan nyselengkapnya

 Pemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan PajakPemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:46Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini terlalu tinggi. Maka, dia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya segera merevisi target tersebut. Menurut Tony, pandangan tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hingga 8 Mei 2016 yang baru mencapai 23 persen atau sekitar Rp419,2 triliun.selengkapnya

 Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Rabu 11 Mei 2016 15:36Administratordibaca 839 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (Tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, kebijakan ini harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apalagi, database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,” ujar Pengamat Pajak Ronni Bako dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabuselengkapnya

 Negara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriNegara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriRabu 11 Mei 2016 12:55Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atau British Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan. Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajakselengkapnya

 Pengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumPengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumSelasa 10 Mei 2016 20:54Administratordibaca 1648 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar pengamat pajak, Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5/2016).selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalPengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalSelasa 10 Mei 2016 20:15Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :