Institusi penampung dana repatriasi atau gateaway memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah secara periodik. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut hal itu diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani.selengkapnya

Bank BNI Wilayah Semarang mengincar dana repratriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang berasal dari pelaku bisnis di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya

Para pelaku usaha Provinsi Kalimantan Timur menantikan dampak positif dari pemberlakuan regulasi pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) mengandeng seluruh kepala daerah untuk mensosialisasikan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) Selama sembilan bulan ke depan, pemerintah memberikan menerapkan program pengampunan pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim antusiasme Wajib Pajak (WP) sangat besar terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty. Animonya bahkan melampaui kebijakan sunset policy pada 2008 silam.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meyakini tax amnesty atau pengampunan pajak yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akan bisa menarik dana dari luar negeri untuk masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ia juga optimistis kebijakan ini akan bisa memulihkan perekonomian nasional.selengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan dana-dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak menjadi peluang dalam mengembangkan pembangunan di sektor telekomunikasi terutama untuk pembiayaan bagi proyek Palapa Ring baik paket Barat, Tengah maupun Timur.selengkapnya

Beberapa pihak masih meragukan upaya pemerintah untuk menahan dana hasil repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) terus berada di Indonesia dalam jangka waktu lama. Pemerintah 'mengunci' dana tersebut selama tiga tahun agar tidak kabur lagi ke luar negeri.selengkapnya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan dukungan penuh terhadap Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty‎ yang diterapkan pemerintah. Kepala PPATK M. Yusuf menilai dana yang dideklarasikan tidak selama bernuansa negatif.selengkapnya

Dirjen Pajak pada Kementerian Keuangan telah menerima biaya penalti sekitar Rp 6 miliar dari 20 wajib pajak.selengkapnya

Ancaman gelembung aset atau bubble di sektor keuangan saat terjadinya aliran repatriasi (dana pulang kampung) dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, membuat Bank Indonesia (BI) memiliki langkah-langkah agar hal ini tidak terjadi.selengkapnya

Masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar bila ingin kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty berjalan maksimal. Bahkan sedikitnya ada tiga faktor yang bisa mengganggu kelancaran program ini.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di dalam negeri masih mengalami stagnasi sejak tahun 1997-1998. Pada saat kriris ekonomi 1998, DPK Indonesia hanya mencapai 38-39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara optimistis Amnesti Pajak dapat menjadi momentum bagi pengusaha lokal untuk membersihkan diri dengan melaporkan kekayaannya secara utuh.selengkapnya

Kalangan pengusaha di Kota Bogor tidak terlalu merespons atas program pengampunan pajak alias tax amnesty yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

Pemerintah saat ini gencar melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal tersebut untuk menarik kembali dana dari pengusaha Indonesia yang mayoritas ada di Singapura.selengkapnya

Demi menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah masih melakukan berbagai upaya. Salah satunya upaya untuk memperbanyak instrumen investasi guna menampung dana repatriasi yang masuk.selengkapnya

Pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah meluncurkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yakni menjaga agar dana repatriasi tetap berada di dalam negeri. Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizki jangan sampai peserta tax amnesty hanya sekedar melakukan deklarasi aset, tapi juga harus dijamin dananya balik ke Indonesia.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakun mengatakan Undang-undang Tax Amnesty dapat merubah target pemerintah, dari yang tadinya menaikkan pajak orang-orang dalam negeri. Dengan begitu, dia melanjutkan, pemerintah tidak perlu memburu ke hutan untuk bersusah payah mencari mangsa pajak.selengkapnya

Di balik manisnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) ternyata menyimpan bom waktu. Apa itu?selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya