Tax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 TriliunTax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 TriliunSelasa 29 Nov 2016 10:10Ajeng Widyadibaca 1166 kaliSemua Kategori

Tak sia-sia upaya Direktorat Jenderal Pajak mendekati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sejak periode II program tersebut digulirkan pada awal Oktober lalu hingga akhir November, duit tebusan dari UMKM telah menembus Rp 1 triliun.selengkapnya

 Tangerang Usulkan Pelimpahan Pajak Kendaraan ke PemkotTangerang Usulkan Pelimpahan Pajak Kendaraan ke PemkotSenin 28 Nov 2016 10:11Ajeng Widyadibaca 1269 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan kepada pemerintah pusar agar pajak kendaraan bermotor bisa dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.selengkapnya

 Menkeu akui Sulsel tertinggi ekonominya tapi rendah dalam tax amnestyMenkeu akui Sulsel tertinggi ekonominya tapi rendah dalam tax amnestySabtu 26 Nov 2016 11:20Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni 8-9 persen, tapi rendah dalam kepesertaan program tax amnesty (pengampunan pajak) yang sedang digencarkan oleh pemerintah.selengkapnya

 Sri Mulyani: Hanya 1.976 dari 16.789 pengacara punya NPWPSri Mulyani: Hanya 1.976 dari 16.789 pengacara punya NPWPKamis 24 Nov 2016 15:43Ajeng Widyadibaca 615 kaliSemua Kategori

Ditektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, jumlah pengacara di Indonesia mencapai 16.789 orang. Namun, yang baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru mencapai 1.976 pengacara.selengkapnya

 Sekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakSekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 630 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengirim surat kepada perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, Facebook terkait kewajiban perpajakannya selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 KPK akan dalami pihak lain suap pajakKPK akan dalami pihak lain suap pajakKamis 24 Nov 2016 09:51Ajeng Widyadibaca 730 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno.selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 1277 kaliSemua Kategori

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 Dikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaDikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaRabu 23 Nov 2016 13:31Ajeng Widyadibaca 502 kaliSemua Kategori

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam lalu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSelasa 22 Nov 2016 15:57Ajeng Widyadibaca 983 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak akan memberi ampun kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp1,3 miliar. Baginya hal tersebut bentuk pengkhianatan terhadap negara.selengkapnya

 Tax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenTax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenSelasa 22 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Rendahnya penerimaan pajak dinilai salah satu faktornya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga penerimaan pajak belum optimal. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menerangkan, secara kapasitas dan beban kerja di DJP, saat ini kondisinya sangat tidak layak.selengkapnya

 Misbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanMisbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanSelasa 22 Nov 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 1085 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Reformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiReformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiSenin 21 Nov 2016 12:02Ajeng Widyadibaca 990 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah berupaya melakukan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan hingga membayar pajak.selengkapnya

 Pemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakPemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakSenin 21 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 584 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meninjau ulang alias review seluruh beleid yang terkait perpajakan. Seperti diketahui, pemerintah memang berencana mengajukan revisi di sejumlah Undang-undang bidang perpajakan.selengkapnya

 Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Senin 21 Nov 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 1143 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan formula untuk melakukan reformasi pada bidang perpajakan di Indonesia. Beberapa persiapan pun tengah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang pada sektor perpajakan.selengkapnya

 Reformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniReformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniSabtu 19 Nov 2016 11:52Ajeng Widyadibaca 823 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kian serius melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupSimpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupJumat 18 Nov 2016 15:35Ajeng Widyadibaca 1044 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).selengkapnya

 Pajak Emisi?Pajak Emisi?Jumat 18 Nov 2016 13:19Ajeng Widyadibaca 1196 kaliSemua Kategori

Wacana pajak emisi terhadap industri kendaraan kembali mengemuka. Jauh sebelum rencana ini, pada 2012, Bambang P. Brojonegoro yang waktu itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mengusulkan agar kendaraan bermotor dikenakan pungutan cukai.selengkapnya

 Chatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiChatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiKamis 17 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 1529 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya

 Dolar Naik Respon Data Ekonomi ASDolar Naik Respon Data Ekonomi ASRabu 16 Nov 2016 10:51Ajeng Widyadibaca 818 kaliSemua Kategori

Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Selasa (15/11/2016), setelah data ekonomi yang keluar dari negara itu lebih baik dari perkiraan.selengkapnya

 Ekonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturEkonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturSelasa 15 Nov 2016 15:53Ajeng Widyadibaca 838 kaliSemua Kategori

Indonesia fokus mendorong investasi dan produksi di dalam negeri. Salah satu caranya, pemerintah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur sebesar 25 persen dari APBN 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :