Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitTiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitJumat 29 Des 2017 08:46Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017).selengkapnya

 Sisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSelasa 19 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, realisasi penerimaan perpajakan tahun ini baru menyentuh 76,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Penerimaan perpajakan hingga November 2017 baru mencapai Rp983,54 triliun dari target APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.selengkapnya

 SKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitSKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitJumat 8 Des 2017 09:06Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa adanya aturan kontrak bagi hasil gross split tidak lantas membuat investor minyak dan gas (migas) takut untuk berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

 Di Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPDi Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPRabu 6 Des 2017 14:23Ridha Anantidibaca 853 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan pembayaran pajak melalui aplikasi e-PAD (Pendapatan Asli Daerah), di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Kamis (2/11/2017) lalu.selengkapnya

 The Elders Dorong Indonesia Naikkan Cukai RokokThe Elders Dorong Indonesia Naikkan Cukai RokokKamis 30 Nov 2017 11:19Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Salah satu hambatan dalam mewujudkan universal health coverage (UHC) adalah faktor pembiayaan. Untuk Indonesia, The Elders menyinggung cukai rokok yang mereka nilai bisa jadi salah satu sumber pembiayaan.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaPeserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaKamis 16 Nov 2017 10:59Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Tenggat waktu fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas harta yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak, 31 Desember 2017, membuat Direktorat Jenderal Pajak memberi keleluasaan dalam mengurus hal tersebut.selengkapnya

 80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama Harta80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama HartaKamis 16 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dari total 151.000 wajib pajak peserta tax amnesty (amnesti pajak), baru 19 persennya atau sekitar 29.000 wajib pajak yang sudah merampungkan proses balik nama atas harta yang dideklarasikan sebelumnya. Padahal, fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi harta tanah dan bangunan peserta tax amnesty terbatas hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Penerimaan pajak baru 67,3% dari targetPenerimaan pajak baru 67,3% dari targetRabu 15 Nov 2017 10:33Ajeng Widyadibaca 418 kaliSemua Kategori

Per Oktober 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan perpajakan, yakni dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 991,2 triliun atau 67,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanPenerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanSenin 13 Nov 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 471 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data yang diperoleh Katadata, penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober tercatat sebesar Rp 858,05 triliun. Perolehan tersebut baru 66,85% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun pada 2017. Ini artinya, Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan Rp 425,6 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.selengkapnya

 Tren Penerimaan Hanya Bertambah Rp20-30 Triliun Per BulanTren Penerimaan Hanya Bertambah Rp20-30 Triliun Per BulanSenin 13 Nov 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 516 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak masih memiliki tugas yang cukup besar dalam mengejar taret penerimaan pajak 2017. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau selisih lebih dari Rp400 triliun untuk mengejar target APBNP sebesar Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Demi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirDemi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirKamis 9 Nov 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 630 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

 Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalSabtu 18 Feb 2017 10:44Ajeng Widyadibaca 907 kaliSemua Kategori

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

 Cegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiCegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiSenin 6 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 794 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak progresif tanah nganggur. Meski belum bicara soal tarif, Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak yang ditetapkan nanti jauh lebih progresif dibandingkan yang ada sekarang.selengkapnya

 Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1048 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 ATR pertimbangkan skema lain pajak baru pertanahanATR pertimbangkan skema lain pajak baru pertanahanKamis 2 Feb 2017 14:27Ajeng Widyadibaca 587 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempertimbangkan opsi mekanisme pajak lain selain capital gain tax yang sebelumnya dijadikan pilihan dalam pengenaan pajak tanah menganggur alias idle. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional baru, Sofyan Djalil mengatakan masih akan membahas hal ini dengan Menteri Keuangan.selengkapnya

 Rencana pajak baru atas tanah rawan bermasalahRencana pajak baru atas tanah rawan bermasalahKamis 2 Feb 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 1074 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih mengkaji perubahan skema pajak transaksi jual beli tanah dari menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi capital gain tax. Kemkeu juga masih mengkaji disinsentif atas tanah menganggur melalui unutilized asset tax.selengkapnya

 Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaSenin 23 Jan 2017 10:14Ajeng Widyadibaca 2418 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

 Rendahnya Target Pajak 2017, Jadi Bukti Tax Amnesty Tak OptimalRendahnya Target Pajak 2017, Jadi Bukti Tax Amnesty Tak OptimalSelasa 27 Des 2016 10:16Ajeng Widyadibaca 828 kaliSemua Kategori

Dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati penerimaan perpajakan sebagai komponen terbesar dalam pendapatan negara pada 2017 sebesar Rp1.750 triliun. Di mana penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.498,9 triliun, namun turun 3% dari target APBNP 2016.selengkapnya

 Penerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorPenerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorJumat 16 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, sebagai disinsentif terhadap kegiatan investasi di hulu minyak dan gas bumi bisa molor dari target yakni pada Januari 2017.selengkapnya

 Risma Tularkan Pengelolaan Pajak ke Delegasi 32 NegaraRisma Tularkan Pengelolaan Pajak ke Delegasi 32 NegaraKamis 1 Des 2016 09:29Ajeng Widyadibaca 535 kaliSemua Kategori

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajari delegasi 32 negara cara mengelola pajak, dalam kegiatan Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 November 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :