Pemerintah terus memberikan berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) UMKM untuk dapat ikut serta dalam program tax amnesty. Salah satunya adalah kemudahan dalam hal pendaftaran.selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak telah bergulir sejak Juli 2016 lalu. Untuk dapat fokus kepada program pengampunan pajak ini, pemerintah pun memutuskan untuk menunda beberapa program. Salah satunya adalah pelaporan data kartu kredit.selengkapnya

Masuk periode II program pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan bagi wajib pajak (WP). Mereka yang mendaftar tax amnesty dapat memberikan laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan tulisan tangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatatkan nilai deklarasi harta sebesar Rp 1.376,48 triliun dari program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan harta kas dan setara kas. Ribuan triliun dana tersebut kini berada di perbankan dengan harapan bisa diputar kembali untuk memacu pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa dirinya akan ikut serta dalam program tax amnesty. Namun, alih-alih mencari tarif terendah, Ken justru menunggu periode kedua dan ketiga dengan tarif yang lebih tinggi.selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat dikatakan sukses pada periode pertama. Banyak WP Besar yang memilih ikut tax amnesty pada periode pertama lalu. Alhasil, tarif tebusan berhasil mencapai Rp97 triliun.selengkapnya

Pajak untuk sektor pengusaha berbasis online atau e-commerce hingga saat ini masih belum dapat dipungut sesuai pemungutan pajak. Hal ini pun cukup menjadi sorotan utama pengusaha non e-commerce.selengkapnya

Di balik keuntungan ikut serta program pengampunan pajak (tax amnesty), ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi saat Sosialisasi Tax Amnesty ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meyakini masih banyak Wajib Pajak (WP) Besar yang akan ikut Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di periode II dan III, selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi program amnesty pajak (tax amnesty). Tujuannya, tentu agar target yang ditetapkan bisa tercapai, sembari memberikan pengetahuan pada masyarakat supaya menggunakan haknya.selengkapnya

Bank Dunia mengingatkan kepada Indonesia agar tak berpuas diri dengan capaian tax amnesty. Penyebabnya, terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan. Utamanya adalah ancaman 'hot money' dari derasnya dana WNI di luar negeri yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

Wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar atau yang sering disebut UMKM bisa menyampaikan surat pernyataan harta ke asosiasi untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

Setelah sibuk menggaet para pengusaha kakap pada periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty), kini Direktorat Jenderal Pajak mulai gencar menggaet pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Pajak bahkan menerbitkan peraturan khusus untuk mendorong UMKM mengikuti program tersebut.selengkapnya

Pada periode II tax amnesty nanti, kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran program pengampunan pajak ini. Pemerintah optimistis periode II tax amnesty ini berhasil dan menuai antusiasme masyarakat. Bagaimana kemungkinannya?selengkapnya

Ustaz Arifin Ilham menyerahkan surat pernyataan harta (SPH) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III, untuk mengikuti program Tax Amnesty. Arifin menyerahkan di waktu terakhir program tersebut pada Jumat, 30 September 2016 lalu.selengkapnya

Program amnesti pajak tahap pertama telah usai, dan hasilnya di luar dugaan dengan minat yang cukup tinggi, hal ini membuktikan masyarakat Indonesia masih cinta kepada negaranya dengan taat terhadap pajak, kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi.selengkapnya

Gubernur NTB TGH Zainul Majdi melaksanakan prgram amnesti pajak pada Jumat (30/9). "Saya juga ikut tax amnesty, program nasional yang wajib untuk kita sukseskan," katanya di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, NTB, Jumat (30/9).selengkapnya

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Boy Rafli mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (30/9). Ia mengatakan kedatangannya untuk mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Kantor Google Indonesia di Jakarta, berkali-kali didatangi petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) karena perusahaan menolak audit.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, keberhasilan perjalanan program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan hanya karena peranan para pegawai DJP. Akan tetapi, justru karena tidak terlepas peranannya dari para wajib pajak (WP) itu sendiri.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya