Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tengah menyiapkan lima manajemen investasi untuk menampung hasil repatriasi modal, dari hasil kebijakan pengampunan pajak atautax amnesty. Lima institusi tersebut, seluruhnya merupakan perbankan. “Kami sedang siapkan. Lagi disiapkan,” kata Bambang saat diemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa 24 Mei 2016.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 pada hari ini meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sistem perpajakan berbasis IT. Menurut JK, hal ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara akibat mudahnya sistem yang digunakan.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan formulasi besaran pajak yang masuk dalam sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan masyarakat. "Pada dasarnya, formula pajak ialah bagaimana membuat keseimbangan, antara lain penerimaan dan investasi, untuk menjaga keadilan antara orang kaya dan yang kurang, menjaga daerah mampu dan tidak mampu,selengkapnya

Pemerintah terus berupaya berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini tidak terakselerasi secara optimal. Salah satunya, mereformasi sistem perpajakan dalam negeri untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, kurangnya data informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari para wajib pajak (WP) saat ini masih menjadi kendala utama.selengkapnya

Negara 'surga pajak' selama ini menjadi momok utama bagi pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan negara. Pasalnya, banyak pengusaha yang memutuskan untuk melarikan hartanya dari Indonesia demi menghindari pajak.selengkapnya

Pemerintah Indonesia belakangan ini cukup dikejutkan dengan adanya keterbukaan data dalam Panama Papers. Pasalnya, terdapat banyak nama-nama orang Indonesia dalam dokumen ini. Namun, hal ini dianggap telah menguntungkan bagi pemerintah karena secara tidak langsung dapat memperkuat data base perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai penerimaan pajak negara tidak akan pernah capai target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sanggup menggaet seluruh wajib pajak (WP) yang jumlahnya mencapai 60 juta orang. Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus mengatakan, setiap tahun DJP hanya mampu menerima pembayaran pajak dari 20 juta WP dengan petugas pajak seluruhnya mencapai 32 ribuselengkapnya

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya. India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.selengkapnya

Rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 mencapai 11,67 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Badan per 30 April 2016. Realisasi ini naik 13,10 persen dibanding pencapaian tahun sebelumnya yang sebanyak 10,32 juta WP.selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, tidak semata-mata masalah pajak. Menurut dia, ini merupakan permasalahan ekonomi secara luas. Yang dimaksud oleh Mardiasmo adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menghadapi masalah serius soal kebutuhan dana. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)selengkapnya

Pengampunan pajak (tax amnesty) sebenarnya pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di era pemerintahan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Tapi tidak bisa berkelanjutan karena ada peristiwa besar dan perubahan sisteselengkapnya

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Deklarasi Pajak dengan tarif 4% sebagai solusi alternatif jika Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak tak diloloskan parlemen. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan beleid deklarasi pajak itu juga akan mencakup laporan aset daerah di dalam negeri, misalnya deposito yang belum dilaporkan. Dia menegaskan, kebijakan deklarasi pajak tak seluasselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 sebanyak lebih dari 4.000 orang. Separuh dari jumlah itu atau sekitar 2.000 PNS baru nantinya adalah jatah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengaku telah menyodorkan formasi kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu kepada Kementerian PAN RB.selengkapnya

Hingga kini wacana pemberian insentif pajak tax amnesty belum juga bisa diluncurkan. Kebijakan tersebut masih berbentuk RUU Tax Amnesty yang pembahasannya masih berbelit-belit ddi DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ambil pusing dengan sulitnya menembus izin dari DPR terkait RUU tax amnesty. "Itu memang wilayahnya di DPR, yang penting kita sudah menyerahkan (draf RUU Tax Amnesty),"selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya