Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Kantor Wilayah DJP Riau Kepri mengadakan aksi simpatik di Car Free Day (CFD), Minggu (6/3/2016). Kasi Humas Kanwil DJP Riau Kepri, Mariyaldi mengatakan aksi tersebut dalam rangka penyampaian SPT Tahunan kepada warga Pekanbaru. "Aksi simpatik ini baru pertama kali Kita adakan di tahun 2016 ini. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membertahukan kepada warga wajib pajak bahwasanya pembayaran tagihanselengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri puncak perayaan Cap Go Meh bersama masyarakat Tionghoa di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya JK berpesan agar semua masyarakat mempercayai Indonesia dan ikut membayar pajak bersama-sama. "Ada 3 langkah. Bayar pajak, dan mempercayai negeri ini, kita tidak ada diskriminasi," kata JK dalam sambutannya, Minggu (28/2/2016).selengkapnya

Car Free Day (CFD) kota Solo pada hari Minggu 28 Februari 2016 dimeriahkan oleh salah satu media informasi perpajakan berbasis web yang menggelar acara launching. Klinik Pajak, pendatang baru dalam media informasi pajak di Kota Solo turut memberikan kontribusi dan edukasi bagi warga Solo yang sedang ber-CFD di jalan Slamet Riyadi. Dalam acara launching-nya, sebagai satu-satunya mediaselengkapnya

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Pemerintah memasang target setoran pajak tahun lalu sebesar Rp 1.294 triliun. Target yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat di 2015 membuat aparat pajak harus bekerja ekstra keras. Berbagai upaya ditempuh agar target tersebut bisa tercapai, meski realisasi akhirnya hanya sebesar Rp 1.060 triliun . Namun, upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut dirasakanselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan berbagai pihak membayar pajak dengan jujur agar target pemerintah dapat tercapai dan bisa mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang penting bagi masyarakat di Tanah Air. "Kami meminta Kementerian Keuangan memajukan teknologinya agar semua orang membayar pajak dengan jujur," kata Wapres dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesiaselengkapnya

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu kewajiban untuk masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan di Indonesia. Namun bagaimana bila penghasilan yang didapatkan tersebut tidak menentu, apakah harus tetap memiliki NPWP? Ini seringkali terjadi pada wajib pajak (WP) dengan pekerjaan tidak tetap. Misalnya berdagang secara musiman, membantu orang lain dengan imbalan komisiselengkapnya

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun atau naik 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.selengkapnya

Salah satu poin kebijakan pemerintah jilid V, berupa revaluasi aset telah mendatangkan pundi-pundi uang bagi seseorang yang berprofesi sebagai penilai aset. Rezeki nomplok ini dirasakan profesi penilai yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).selengkapnya

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pajak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah tidak sebesar dulu karena harga komoditas yang terus menurun. Perusahaan yang bosnya baru saja mengundurkan diri tersebut sudah tidak lagi sebagai penyumbang pajak terbesar.selengkapnya

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya

Setelah beberapa kali pembahasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak akhirnya telah rampung.selengkapnya

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Bank Mandiri mengembangkan channel pembayaran pajak via jaringan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung program optimalisasi pajak. Pada tahap awal, bank yang memiliki kode emiten BMRI ini akan menempatkan 15 mesin EDC untuk pembayaran pajak di kantor-kantor pajak yang terlah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya