DJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiDJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiSenin 14 Mar 2016 09:59Administratordibaca 3216 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2030 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


reformasi birokrasi (3) reformasi (3) birokrasi (3) lakukan reformasi birokrasi (2) berita pajak (2) lakukan reformasi (2) pengampunan pajak (2) bisa disahkan (2) berita (2) lakukan (2) pengampunan (2) disahkan (2) target (2) djp terus lakukan reformasi (1) terus lakukan reformasi birokrasi (1) lakukan reformasi birokrasi direktorat (1) reformasi birokrasi direktorat jenderal (1) birokrasi direktorat jenderal pajak (1) direktorat jenderal pajak djp (1) jenderal pajak djp terus (1) pajak djp terus berkomitmen (1) djp terus berkomitmen untuk (1) terus berkomitmen untuk lakukan (1) berkomitmen untuk lakukan reformasi (1) untuk lakukan reformasi birokrasi (1) lakukan reformasi birokrasi perbaikan (1) reformasi birokrasi perbaikan sistim (1) birokrasi perbaikan sistim administrasi (1) perbaikan sistim administrasi perpajakan (1) sistim administrasi perpajakan dan (1) administrasi perpajakan dan pengawasan (1) perpajakan dan pengawasan internal (1) dan pengawasan internal untuk (1) pengawasan internal untuk mencegah (1) internal untuk mencegah upaya (1) untuk mencegah upaya pelanggaran (1) mencegah upaya pelanggaran hukum (1) upaya pelanggaran hukum direktur (1) pelanggaran hukum direktur penyuluhan (1) hukum direktur penyuluhan pelayanan (1) direktur penyuluhan pelayanan dan (1) penyuluhan pelayanan dan hubungan (1) pelayanan dan hubungan masyarakat (1) dan hubungan masyarakat djp (1) hubungan masyarakat djp mekar (1) masyarakat djp mekar satria (1) djp mekar satria utama (1) mekar satria utama dalam (1) satria utama dalam keterangannya (1) utama dalam keterangannya di (1) dalam keterangannya di jakarta (1) keterangannya di jakarta minggu (1)