Pemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLPemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLSelasa 9 Jul 2019 13:19Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Wali Kota Bandung Oded M Danial mendukung langkah penerapan pajak bagi usaha katering dan pedagang kaki lima (PKL) yang telah menetap. Saat ini rencana tersebut masih dikaji oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.selengkapnya

 Dorong Ekspor dan Penyerapan Tenaga Kerja, Bea Cukai Berikan PT Mutiara Busana Indah Fasilitas Kawasan BerikatDorong Ekspor dan Penyerapan Tenaga Kerja, Bea Cukai Berikan PT Mutiara Busana Indah Fasilitas Kawasan BerikatSelasa 18 Jun 2019 10:39Ridha Anantidibaca 1113 kaliSemua Kategori

Dalam rangka terus mendorong ekspor khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bea Cukai Jateng DIY berikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Mutiara Busana Indah (PT MBI) pada tanggal 14 Juni 2019.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan KonimexBea Cukai Jateng Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan KonimexRabu 27 Mar 2019 14:23Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. KITE diberikan setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan, pada Jumat (22/3) lalu, di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawselengkapnya

 Mudahkan warga bayar PBB, Bantul turunkan mobil layanan pajak kelilingMudahkan warga bayar PBB, Bantul turunkan mobil layanan pajak kelilingSenin 11 Mar 2019 13:56Ridha Anantidibaca 1149 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 menurunkan lima mobil pelayanan pajak keliling untuk mempermudah masyarakat wajib pajak membayar Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)selengkapnya

 Selama 2018 Bea Cukai Jateng-DIY Selamatkan Rp 55 MiliarSelama 2018 Bea Cukai Jateng-DIY Selamatkan Rp 55 MiliarKamis 13 Des 2018 13:37Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 55 miliar. Yakni melalui pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu, minuman impor ilegal, rokok tanpa cukai hingga pelanggaran bidang impor, ekspor dan kepabeanan.selengkapnya

 Pajak UMKM Turun, Ini Kata Promotor Musik DaerahPajak UMKM Turun, Ini Kata Promotor Musik DaerahSenin 25 Jun 2018 15:50Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pungutan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat respon dari pelaku bisnis musik pertunjukkan di daerah.selengkapnya

 Tax Holiday tak Bisa jadi Solusi TunggalTax Holiday tak Bisa jadi Solusi TunggalSelasa 8 Mei 2018 10:27Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Kebijakan tax holiday yang selama ini menjadi insentif dalam dunia usaha tak bisa menjadi solusi tunggal dalam memecahkan persoalan industri yang terdiri dari berbagai sektor. Hal ini karena setiap industri memiliki persoalan yang berbeda-beda.selengkapnya

 Samsat Gunung Kidul catat 22.000 wajib pajak menunggakSamsat Gunung Kidul catat 22.000 wajib pajak menunggakRabu 11 Apr 2018 14:26Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Pelayanan Sistem Administrsi Manunggal Satu Atap Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat ada sekitar 22 ribu wajib pajak kendaraan menunggak membayar pajak.selengkapnya

 Incar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunIncar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunKamis 8 Feb 2018 14:46Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indonesia semakin serius dalam mengincar pasar otomotif, khususnya mobil sedan Australia. Sebab, peluang ini dinilai semakin terbuka setelah semua industri mobil di Negeri Kanguru tersebut ditutup.selengkapnya

 Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaBea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaSelasa 14 Nov 2017 11:47Ajeng Widyadibaca 662 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam sepekan terakhir telah melaksanakan beberapa penindakan atas Barang Kena Cukai (BKC), seperti rokok dan minuman keras, yang ditengarai ilegal.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanKamis 24 Ags 2017 11:09Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

 Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisJumat 17 Feb 2017 13:11Ajeng Widyadibaca 789 kaliSemua Kategori

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

 KPK akan dalami pihak lain suap pajakKPK akan dalami pihak lain suap pajakKamis 24 Nov 2016 09:51Ajeng Widyadibaca 720 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno.selengkapnya

 Tagih Pajak Google, Ini Saran PengamatTagih Pajak Google, Ini Saran PengamatKamis 17 Nov 2016 15:55Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo mengatakan, ASEAN perlu memiliki sikap bersama untuk menagih tunggakan pajak Google. Demi keadilan di bidang industri media dan informasi.selengkapnya

 Baru 10 Persen UKM di DIY Ikut Program Pengampunan PajakBaru 10 Persen UKM di DIY Ikut Program Pengampunan PajakRabu 2 Nov 2016 17:11Administratordibaca 713 kaliSemua Kategori

Belum semua Usaha Kecil Mikro (UKM) di DIY mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak DIY, hingga akhir September 2016 kemarin baru 10 persen UKM yang memanfaatkan kebijakan tersebut.selengkapnya

 Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia RendahKepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia RendahJumat 21 Okt 2016 06:25Administratordibaca 1193 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.selengkapnya

 Jumlah Dana Tebusan di Kanwil DJP DIY Capai Rp 351,8 MiliarJumlah Dana Tebusan di Kanwil DJP DIY Capai Rp 351,8 MiliarRabu 5 Okt 2016 18:09Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Penerimaan dana tebusan di Kanwil DJP DIY sampai Rabu (5/10) sebesar Rp 351,8 miliar. Dengan jumlah wajib pajak yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 4.352 orang.selengkapnya

 Keluarga Keraton Yogya Lapor Tax AmnestyKeluarga Keraton Yogya Lapor Tax AmnestySabtu 1 Okt 2016 09:56Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Hari terakhir periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty, kerabat keraton Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadi Winoto mendatangi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY di Jl Lingkar Utara Maguwoharjo, Sleman untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Harta (SPH).selengkapnya

 Amnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan PerbankanAmnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan PerbankanRabu 31 Ags 2016 15:06Administratordibaca 1351 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak saat ini menjadi masa transisi bagi kalangan perbankan. Pasokan dana yang diperkirakan nanti akan melimpah akibat deklarasi dan repatriasi dari peserta pengampunan pajak ini, diperkirakan berimbas terhadap iklim perbankan di Tanah Air.selengkapnya

 Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 08:51Administratordibaca 854 kaliSemua Kategori

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :