Para wajib pajak dari kalangan pengusaha di Kabupaten Ciamis diduga menjadi sasaran oknum konsultan pajak untuk meraup keuntungan dalam pengurusan tax amnesty (TA).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan adanya Rp 9 triliun komitmen repatriasi alias pemulangan harta yang tidak direalisasikan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) hingga tenggat waktu yaitu akhir Desember 2017. Kini, peserta tax amnesty terkait terancam sanksi pajak berupa denda sebesar 200%.selengkapnya

Hingga awal September (6/9), atau sekitar dua bulan sejak dilaksanakan, program pengampunan pajak atau tax amnesty belum bisa menarik para konglomerat. Wajib pajak besar alias orang kaya (net worth individual) masih sedikit sekali yang ikut tax amnesty. Hasilnya bisa diduga, perolehan tebusan masih sangat jauh dari target.selengkapnya

Istana Kepresidenan langsung bersikap terkait pemberitaan amnesti pajak (tax amnesty), yang diduga dijegal polisi Singapura.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali mengintensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran. Padahal, sejak awal Agustus lalu otoritas pajak telah memerintahkan seluruh petugasnya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan semua proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap para wajib pajak yang diduga menjadi pengemplang pajak yang berujung proses pidana akan dihentikan. Tujuannya, demi mengejar realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I menahan dua orang berinisial ET dan WTD yang disangka melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan negara Rp4,378 miliar. Kepala Kantor DJP Jatim I Hestu Yoga Saksama mengatakan, pelaku diduga kuat tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai kepada negara dan terbukti menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan suap pengamanan tunggakan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Salah satu yang besar kemungkinan diperiksa KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Tersangka berinisial YLT tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak. Ia diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) selama tahun pajak 2010. Nilai kerugian pada pendapatan negara atas pelanggaran ini mencapai Rp4,2 miliar.selengkapnya

Belum genap satu bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, sudah banyak yang berusaha menjegalnya. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Singapura berusaha 'menjegal' tax amnesty yang diberlakukan pemerintah Indonesia.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dikabarkan menangkap seorang warga di Bandung, Senin, 9 Mei 2016, terkait pengemplangan pajak. Orang tersebut diduga wajib pajak yang menunggak utang pajak perorangan lebih dari Rp 1 miliar. Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I Yoyok Satiotomo dijadwalkan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers, terkait kabar tersebut, Senin, 9 Mei 2016,selengkapnya

Pemkab Banyuwangi mengintensifkan penggunaan alat pemantau pajak online (e-tax) di rumah makan dan restoran. Tim gabungan pemkab mendatangi 34 restoran di kawasan perkotaan yang tidak patuh memasang e-tax. Restoran mereka dipasang stiker peringatan dan diberi surat teguran.selengkapnya

Dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI mendorong pemegang HKI untuk melakukan perekaman atau recordial di Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 nanti. Hal ini untuk meredam peredaran barang palsu atau ilegal di dalam negeri.selengkapnya

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

Kejaksaan Spanyol menjerat Shakira dengan tuduhan mangkir dari pajak. Penyanyi asal Kolombia ini diduga belum membayar pajak senilai lebih dari 14,5 juta Euro selama tinggal di Spanyol.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pejabat ini diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk mengurangi nilai pajak dari Wajib Pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya