Dukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenDukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenSelasa 26 Mar 2019 14:10Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

 Pada Pimpinan Baru, Jokowi Harap PPATK Sasar Pidana PajakPada Pimpinan Baru, Jokowi Harap PPATK Sasar Pidana PajakRabu 26 Okt 2016 15:36Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru, Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakilnya Dian Ediana Rae.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikPembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikSenin 6 Jun 2016 13:48Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR terlalu berlarut-larut. Hal tersebut dinilainya makin menimbulkan ketidakpastian terhadap berbagai pihak.selengkapnya

 RUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotRUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotSenin 13 Jun 2016 12:43Administratordibaca 868 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty siap dibawa ke sidang paripurna pada 20 Juni. Namun, belum adanya kesepakatan mengenai besaran tarif tebusan diprediksi membuat pembahasan aturan itu bakal berjalan alot. Potensi alotnya pembahasan tarif repatriasi maupun nonrepatriasi berpeluang dijadikan ruang tawar menawar antara pemangku kepentingan dengan pihak lain,selengkapnya

 Wajib Pajak Ragu Soal Keamanan Amnesti Pajak, Jokowi Diminta Terbitkan ‎PerpresWajib Pajak Ragu Soal Keamanan Amnesti Pajak, Jokowi Diminta Terbitkan ‎PerpresRabu 10 Ags 2016 12:28Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk lebih meyakinkan wajib pajak yang mengikuti program amnesti, tidak tersandung hukum dikemudian hari.selengkapnya

 Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Rabu 21 Nov 2018 10:31Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Sebuah panel di Kementerian Keuangan Jepang menyarankan supaya pemerintah tetap menjalankan rencana untuk menaikkan pajak pada Oktober 2019, atau mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya downturn dalam perekonomian Negeri Sakura.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalSri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalRabu 28 Ags 2019 11:32Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan gejolak lingkungan global yang meningkat. Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi global, Indonesia harus waspada tanpa merasa pesimistis dalam mengantisipasi risiko yang muncul serta mengambil peluang.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 688 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Pajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralPajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralJumat 3 Jul 2020 11:40Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang akan mengambil langkah unilateral terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Mayora Indah (MYOR) Tunggu Keputusan Pemerintah Soal CukaiMayora Indah (MYOR) Tunggu Keputusan Pemerintah Soal CukaiKamis 27 Feb 2020 15:03Ridha Anantidibaca 1272 kaliSemua Kategori

Emiten makanan dan minuman ringan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) menyebutkan pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret perihal rencana pemerintah mengenakan cukai untuk minuman manis kemasan.selengkapnya

 Daftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky WelirangDaftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky WelirangJumat 30 Sep 2016 21:25Administratordibaca 4137 kaliSemua Kategori

Siang ini dua bos Indofood Anthoni Salim dan Franky Welirang dijadwalkan mengambil Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Namun sayangnya Anthony berhalangan hadir.selengkapnya

 Polisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiPolisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiRabu 13 Apr 2016 14:25Administratordibaca 1782 kaliSemua Kategori

Polisi masih terus memeriksa pengusaha Agusman Lahagu yang membunuh dua orang petugas pajak di Nias, Sumatera Utara. Polisi menjerat Agusman dengan pasal pembunuhan berencana. "Iya lah pembunuhan berencana itu," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Rabu (13/4/2016).selengkapnya

 Netflix cs Wajib Setor hingga Lapor PajakNetflix cs Wajib Setor hingga Lapor PajakSelasa 2 Jun 2020 15:26Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan perusahaan digital yang mengambil untung di Indonesia akan menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).selengkapnya

 Hari Kedua, Formulir Tax Amnesty Sudah Banyak DiambilHari Kedua, Formulir Tax Amnesty Sudah Banyak DiambilRabu 20 Jul 2016 09:56Administratordibaca 2073 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, formulir pendaftaran peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai banyak yang mengambil.selengkapnya

 60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWP60 Persen Pedagang Pasar Klewer Belum Punya NPWPSenin 29 Ags 2016 12:48Administratordibaca 1566 kaliSemua Kategori

Sekitar 60 persen pedagang di Pasar Klewer Solo masih belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal hal tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan kios di Pasar Klewer yang kini tengah dibangun akibat terbakar habis akhir tahun 2014.selengkapnya

 Sidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalSidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalKamis 4 Ags 2016 08:54Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Pemerintah hendak mengambil kebijakan fiskal 2017 dalam sidang kabinet sore ini di kantor Presiden. Secara khusus, pemerintah akan memutuskan terkait target penerimaan negara agar tidak terlalu ambisius.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanRUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanSenin 6 Jun 2016 13:25Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih kendali pembahasan draf undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini lantaran pembahasan rancangan beleid diharapkan bisa menggenjot penerimaan pajak tersebut yang dilakukan panitia kerja DPR-RI berjalan lambat. "Mencermati sangat cairnya pembahasan termasuk bertele-telenya rapat Panja dan beragamnya aspirasi tiap Fraksi,selengkapnya

 Konsultasi Tax Amnesty: DJP Ingatkan Konsultan PajakKonsultasi Tax Amnesty: DJP Ingatkan Konsultan PajakRabu 14 Sep 2016 08:21Administratordibaca 1702 kaliSemua Kategori

Jelang akhir periode I implementasi kebijakan pengampunan pajak, Ditjen Pajak mengingatkan para konsultan pajak untuk tidak mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan payung hukum yang berlaku.selengkapnya

 KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiKPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiSenin 10 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :