Mobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarMobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarRabu 11 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terus memburu para pelanggar administrasi di area Jakarta. Razia yang dilakukan dari pintu ke pintu ini menyasar para pemilik kendaraan mewah yang belum membayar pajak, hingga menunggak ratusan juta rupiah.selengkapnya

 Masih kaji keringanan pajak mobil listrik, JK: Aturannya keluar dalam waktu singkatMasih kaji keringanan pajak mobil listrik, JK: Aturannya keluar dalam waktu singkatKamis 1 Ags 2019 13:53Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mengkaji pemberian keringanan pajak bagi produsen yang memproduksi mobil listrik.selengkapnya

 BI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakBI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakJumat 30 Sep 2016 20:40Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Guna mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak, Bank Indonesia (BI) melakukan relaksasi aturan yakni perpanjangan window time (operasional) penyelenggaraan sistem pembayaran pada tanggal 29 dan 30 September 2016.selengkapnya

 Waktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaWaktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaJumat 23 Feb 2018 11:14Ridha Anantidibaca 217 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini. Selain melalui persiapan dalam pelonggaran kebijakan terkait pelaporan surat pemberitahuan (SPT), otoritas pajak juga mulai mengirim surat elektronik ke masing-masing wajib pajak.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 786 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Rp 4 Triliun dalam Waktu Satu HariDitjen Pajak Incar Rp 4 Triliun dalam Waktu Satu HariSelasa 22 Mar 2016 12:14Administratordibaca 1278 kaliSemua Kategori

Dalam satu hari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus mengumpulkan pajak mencapai Rp4 triliun lebih, jika menginginkan target penerimaan pajak tercapai pada tahun 2016. Tercatat, target pajak yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun.selengkapnya

 Taat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarTaat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarRabu 14 Mar 2018 10:03Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu perusahaan yang diganjar apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar tahun 2018.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanSenin 13 Jun 2016 14:24Administratordibaca 1175 kaliSemua Kategori

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

 DINFRA, DIRE, Reksadana akan diberi insentif pajakDINFRA, DIRE, Reksadana akan diberi insentif pajakKamis 1 Ags 2019 14:00Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum akan berhenti mengucurkan insentif perpajakan. Dalam waktu dekat, akan terbit peraturan pemerintah (PP) yang memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) atas bunga atau diskonto obligasi dan reksadana.selengkapnya

 Pemkab Bekasi Akan Kutip Pajak ke Pengusaha KateringPemkab Bekasi Akan Kutip Pajak ke Pengusaha KateringSelasa 31 Jul 2018 12:21Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membuka potensi penarikkan pajak di sektor katering akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat ini. Jasa di bidang masakan itu bakal dikenai pajak daerah sebesar 10 persen, dihitung dari nilai kontrak antara penyedia jasa dengan pemesan.selengkapnya

 Kemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiKemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiSelasa 2 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemenag) akan bertemu asosiasi penyelenggara ibadah Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pertemuan ini membahas dampak kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPPemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPSabtu 15 Okt 2016 10:29Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk menjadi lembaga sendiri akan dibahas dalam waktu dekat. Penguatan ini telah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Sektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSelasa 31 Jul 2018 12:17Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Sektor katering di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam waktu dekat akan dikenakan pajak daerah sebesar 10 persen. Hitungannya dinilai dari kontrak antara penyedia jasa katering dengan pemesan atau dalam hal ini adalah perusahaan.selengkapnya

 Menkeu akan Bongkar Struktur Harga Avtur dengan Menteri ESDMMenkeu akan Bongkar Struktur Harga Avtur dengan Menteri ESDMRabu 13 Feb 2019 10:57Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar untuk membahas sturktur harga avtur. Hal itu terkait dengan melonjaknya harga tiket pesawat.selengkapnya

 Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Akan DiperketatPengawasan Cukai Hasil Tembakau Akan DiperketatRabu 8 Ags 2018 10:38Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan baru mengenai pengawasan terhadap lalu lintas barang kena cukai (BKC) produk hasil tembakau.selengkapnya

 Wajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruWajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruSenin 5 Feb 2018 11:44Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Sejumlah langkah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan memberlakukan aturan mandatory disclosure rule (MDR) dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Rencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauRencana pemerintah naikkan cukai rokok dinilai akan hancurkan petani tembakauKamis 5 Sep 2019 13:41Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok dalam waktu dekat ini dinilai Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) sebagai penghancuran jutaan petani tembakau yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tembakau.selengkapnya

 Sri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaSri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaRabu 15 Apr 2020 11:56Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah bakal melebarkan insentif pajak kepada 11 sektor yang dinilai terdampak virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-2019).selengkapnya

 Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiJumat 10 Feb 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1162 kaliSemua Kategori

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

 Trump akan Usulkan Pemotongan Pajak Baru Sebelum NovemberTrump akan Usulkan Pemotongan Pajak Baru Sebelum NovemberRabu 23 Mei 2018 13:15Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Selasa (22/5/2018) akan mengusulkan pemotongan pajak baru sebelum November, di saat Partai Republik ingin mempertahankan kendali mereka atas Kongres AS dalam pemilihan paruh waktu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :