Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan ada lebih dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendaftar hingga Maret 2018. Adapun pendaftaran LJK tersebut dilakukan terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

Bola Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kini sudah menggelinding di markas wakil rakyat di Senayan. Salah satu poin besar dari RUU KUP tersebut adalah soal kelembagaan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang selama ini di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera berdiri sendiri.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mengintip data nasabah Indonesia dan warga negara asing (WNA) jasa keuangan dalam negeri yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya

Pemerintah kembali menargetkan penerimaan cukai plastik sebesar Rp 500 miliar di tahun depan. Tahun ini target penerimaan cukai plastik pun sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar, meski cukai plastik tak kunjung diberlakukan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman D Hadad, dan Ketua Pusat PPTK guna membahas amnesti pajak.selengkapnya

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menilai langkah pemerintah pusat yang menurunkan pajak bagi pelaku UKM akan mendorong geliat ekonomi nasional. Ini karena beban tarif pajak satu persen akan berkurang.selengkapnya

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang membawahi lembaga Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), menyatakan komitmennya untuk membuka data Pemilik Utama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya dinyatakan, pembentukan registrasi publik mengenai Pemilik Utama semakin penting terkait dengan munculnya Panama Papers, hasil investigasiselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka kesempatan beasiswa S1 hingga S3. Total nilainya mencapai Rp22,5 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan hari ini menggelar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala. Antusiasme anak bangsa sangat tinggi, dari banyaknya pengunjung yang mencapai lebih dari 16 ribu pengunjung.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sebanyak 16.295 putra putri Indonesia telah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Program beasiswa LPDP dibiayai dari penerimaan pajak seluruh masyarakat Indonesia.selengkapnya

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta memperhatikan persoalan Pemilik Utama yang menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti berkaitan dengan munculnya laporan soal Panama Papers awal bulan ini. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan konsep pemilik utama atau dikenal dengan istilah beneficial ownership (BO) digunakan pada 1966 dalam protokolselengkapnya

Petugas pajak yang tewas ditusuk seorang wajib pajak di Gunung Sitoli, Parada Toga Fransriano S meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama. “Istrinya sedang hamil,” ujar Mekar Satria Utama saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).selengkapnya

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) terpilih menjadi salah satu nominator Non Mitra Utama (MITA) Non Authorized Economic Operator (AEO) terbaik oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jabar mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, di Kantor Kanwil DJBC Jabar, Selasa (29/1).selengkapnya

Isu tentang pengelolaan fiskal terutama pajak menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya. Setidaknya dalam Nawacita cita-cita pemerintahan Jokowi - JK di bidang perpajakan mencakup target rasio pajak sebanyak 16%, merancang ulang lembaga pemungut pajak, insentif, penanganan kasus korupsi pajak maupun bea dan cukai, serta evaluasi kinerja kenaikan penerimaanselengkapnya

Pemkab Purwakarta, mengeluarkan surat imbauan supaya wajib pajak menyerahkan sebagian pajaknya ke badan amil zakat (BAZ) atau yayasan pengelola zakat yang diakui pemerintah. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisasi angka kemiskinan. Khususnya akibat lonjakan harga pangan saat bulan puasa dan Lebaran.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya