Buah Reformasi Pajak, Peringkat RI Naik dalam Penilaian Global ForumBuah Reformasi Pajak, Peringkat RI Naik dalam Penilaian Global ForumSenin 6 Ags 2018 13:54Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Reformasi pajak yang dicanangkan Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, ketika The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes secara resmi telah mengumumkan hasil Second Round Review on Exchange of Information on Request (2nd Round Peer Review) Indonesia. Berkat berbagai perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama berlakunya UU Akses Infselengkapnya

 Sri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSelasa 22 Nov 2016 15:57Ajeng Widyadibaca 974 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak akan memberi ampun kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp1,3 miliar. Baginya hal tersebut bentuk pengkhianatan terhadap negara.selengkapnya

 MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Tersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiTersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiKamis 10 Nov 2016 13:22Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC) dikabarkan tengah mengawasi 43 individu dengan kekayaan tertinggi terkait skandal Panama Papers. Lebih dari 30 individu dan perusahaan akan menghadapi tuntutan pidana atas dugaan penggelapan pajak setelah bocornya data pengelola investasi asal Panama yakni Mossack Fonseca yang dikenal dengan sebutan Panama Papers.selengkapnya

 Datangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax AmnestyDatangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax AmnestyKamis 3 Nov 2016 07:38Administratordibaca 589 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengajak para wajib pajak dari berbagai profesi dan bidang usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Kali ini, yang dibidik adalah para pemilik gerai ritel dan pemegang lisensi merek premium.selengkapnya

 Menarik Dana WNI di Luar NegeriMenarik Dana WNI di Luar NegeriKamis 20 Okt 2016 22:17Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Salah satu terobosan bidang ekonomi paling akhir dari pemerintahan Jokowi-JK adalah program amnesti atau pengampunan pajak. Tak hanya bersifat fiskal, kebijakan ini juga diyakini berdampak luas pada perekonomian nasional.selengkapnya

 DAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak KhawatirDAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak KhawatirKamis 4 Ags 2016 13:13Administratordibaca 1897 kaliSemua Kategori

DBS Bank Ltd, bank terbesar di Asia Tenggara memproyeksi aliran dana keluar atau outflow yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan amnesti pajak yang dirilis pemerintah Indonesia tidak akan signifikan.selengkapnya

 Fasilitas Pajak kembali DiperpanjangFasilitas Pajak kembali DiperpanjangSelasa 19 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

 Shortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunShortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunSelasa 11 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini diprediksi tidak bakal capai target. Biarpun tahun 2020 baru berjalan satu bulan lebih, minimnya rencana baru intensifikasi dan ekstensifikasi dinilai tidak bakal berlangsung banyak di tahun ini.selengkapnya

 KPK Bakal Kejar Aset Koruptor dan Pengemplang Pajak di Luar Negeri Lewat MLAKPK Bakal Kejar Aset Koruptor dan Pengemplang Pajak di Luar Negeri Lewat MLAKamis 21 Feb 2019 10:16Ridha Anantidibaca 877 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengejar aset para koruptor dan pengemplang pajak yang disimpan atau disembunyikan di luar negeri lewat Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanIndonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanKamis 7 Feb 2019 15:36Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

 Pemerintah Prancis Mengalah, Pajak BBM Batal NaikPemerintah Prancis Mengalah, Pajak BBM Batal NaikRabu 5 Des 2018 15:35Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis sedang mempersiapkan diri untuk menangguhkan kenaikan pajak bahan bakar. Sumber pemerintah mengatakan, pada Selasa (4/12), hal itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap aksi protes 'Yellow Vest' yang dimulai pada 17 November lalu.selengkapnya

 Rencana Kenaikan Cukai Rokok DimatangkanRencana Kenaikan Cukai Rokok DimatangkanSelasa 24 Jul 2018 10:50Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai merumuskan rencana penerbitan Peraturan Menteri Keuamgan (PMK) terkait kenaikan tarif cukai rokok. Rencana kenaikan cukai tersebut merupakan kebijakan yang rutin dilakukan pemerintah setiap tahun.selengkapnya

 MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiMK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiSenin 14 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.selengkapnya

 Perpres Tentang Keterbukaan Informasi Beneficial Owner Akhirnya TerbitPerpres Tentang Keterbukaan Informasi Beneficial Owner Akhirnya TerbitRabu 7 Mar 2018 14:01Ridha Anantidibaca 749 kaliSemua Kategori

Setelah mengalami proses yang berliku, aturan mengenai keterbukaan beneficial owner atau pemilik manfaat dari korporasi akhirnya terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.selengkapnya

 DJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiDJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiSelasa 28 Nov 2017 16:02Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak. Hal ini dikatakan Kepala Kantor DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar, Selasa (28/11/2017).selengkapnya

 Kenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiKenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiSenin 28 Okt 2019 10:06Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diproyeksi akan mendorong aksi borong pita cukai yang biasanya terjadi pada akhir tahun.selengkapnya

 OECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatOECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:15Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa reformasi pajak di sebagian besar negara ekonomi utama menunjukkan pelambatan.selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :