Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1263 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 Industri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahunIndustri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahunRabu 19 Ags 2020 13:45Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berharap pihaknya bisa menerima bantuan penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari situasi pandemi COVID-19.selengkapnya

 Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Senin 22 Jun 2020 10:22Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah hanya membatasi pemanfaatan fasilitas fiskal berupa tarif 3 persen lebih rendah dari tarif normal kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham maksimal sampai 30 September 2020.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasSenin 20 Nov 2017 15:57Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

 Jelang Akhir Periode II, Peserta Tax Amnesty Diminta Tak MenumpukJelang Akhir Periode II, Peserta Tax Amnesty Diminta Tak MenumpukKamis 29 Des 2016 13:44Ajeng Widyadibaca 1030 kaliSemua Kategori

Jelang berakhirnya periode kedua program tax amnesty atau pengampunan pajak, Kantor Pusat Ditjen pajak kembali ramai oleh wajib pajak. Seperti yang terpantau oleh Okezone hari ini, antrean tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak kembali ramai sejak pagi tadi.selengkapnya

 Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Selasa 23 Jun 2020 09:44Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana melakukan pembelian kembali saham alias buyback saham sebanyak 2% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Emiten ini mengalokasikan dana Rp 568 miliar untuk aksi korporasi tersebut.selengkapnya

 Pelayanan Pajak Tatap Muka Kembali Dibuka, Kecuali Untuk Hal iniPelayanan Pajak Tatap Muka Kembali Dibuka, Kecuali Untuk Hal iniSenin 15 Jun 2020 12:38Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Mulai hari, Senin (15/6/2020), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka layanan perpajakan tatap muka.selengkapnya

 Kembali Jadi Menkeu, Indef Minta Sri Mulyani Ngerem UtangKembali Jadi Menkeu, Indef Minta Sri Mulyani Ngerem UtangRabu 23 Okt 2019 15:02Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, kembali memintanya untuk menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.selengkapnya

 Pemerintah Buka Peluang Kembali Revisi Tax HolidayPemerintah Buka Peluang Kembali Revisi Tax HolidaySelasa 10 Apr 2018 13:50Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Meskipun telah disahkan, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengubah kembali aturan tax holiday.selengkapnya

 Indef khawatir nasib SKB WP seperti SKL BLBIIndef khawatir nasib SKB WP seperti SKL BLBIKamis 30 Nov 2017 09:17Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Kebijakan penghapusan denda pajak oleh pemerintah untuk menstimulus pembayar pajak dikhawatirkan banyak pihak. Akan kah kebijakan yang dijalankan saat ini, akan dipermasalahkan kembali jika rezim pemerintahan berganti.selengkapnya

 Pendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanPendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanRabu 22 Jun 2016 14:50Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Alih-alih kembali diturunkan, pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016 kembali naik tipis sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini muncul setelah pemerintah dan parlemen mengotak-atik sektor migas. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, kemarin (21/6/2016), target pendapatan negara disepakati Rp1.786,2 triliun,selengkapnya

 2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia PasifikJumat 5 Apr 2019 14:23Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik 2019, versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri dalam posisi tersebut pada 2017 dan 2018.selengkapnya

 Revisi UU Pajak Diprediksi Sulit Selesai pada Tahun IniRevisi UU Pajak Diprediksi Sulit Selesai pada Tahun IniSenin 21 Mei 2018 13:56Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meragukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang pembahasannya akan dilanjutkan kembali oleh pemerintah dan Komisi XI DPR RI dapat rampung pada tahun ini.selengkapnya

 Miliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TMiliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TJumat 19 Jan 2018 13:26Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Berdasarkan regulasi perpajakan baru di AS, Apple Inc akan membayar pajak 38 miliar dolar AS (sekitar Rp 505,4 triliun) atas kepemilikan kas di luar AS sebesar 250 miliar dolar AS (sekitar Rp 3.325 triliun). Angka pajak itu merupakan yang terbesar di bawah kerangka reformasi pajak AS yang juga memberi relaksasi pajak korporasi.selengkapnya

 Bawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalBawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalRabu 31 Ags 2016 08:44Administratordibaca 998 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak dinilai telah menimbulkan keresahan. Keresahan dipicu oleh ketakutan masyarakat akan sanksi jika tidak mengikuti amnesti. Mereka berharap tax amnesty kembali ke tujuan awal, menarik dana di luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Kamis 4 Ags 2016 09:34Administratordibaca 1063 kaliSemua Kategori

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu petang, memutuskan pemerintah akan merevisi kembali APBN 2016. "Menkeu juga sampaikan revisi APBN 2016 walaupun hanya tersisa sekitar lima bulan saja," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers usai sidang kabinet itu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 OJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiOJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiSenin 25 Apr 2016 15:32Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana-dana hasil repatriasi (pemulangan) dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus menjadi perhatian pemerintah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana yang cukup besar ke pembiayaan pembangunan menjadi satu kesatuan dengan kebijakan tax amnesselengkapnya

 Dirjen Pajak yang baru diharapkan tinjau kembali target penerimaan pajak 2020Dirjen Pajak yang baru diharapkan tinjau kembali target penerimaan pajak 2020Selasa 29 Okt 2019 14:26Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan segera menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru untuk menggantikan posisi Robert Pakpahan yang pensiun di akhir Oktober ini.selengkapnya

 DPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahDPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahSelasa 6 Ags 2019 13:40Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.selengkapnya

 TOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyTOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyRabu 23 Nov 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 561 kaliSemua Kategori

Belum pulih kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak karena kasus Gayus Tambunan beberapa tahun silam, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pegawai pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :