RUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalRUU Tak Amnesty Tak Boleh Sepelekan Dana LokalSabtu 23 Apr 2016 01:02Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, HIPMI Jaya, Rama Datau mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun dia mengingatkan agar aturan tersebut tak menspesialkan pemulangan dana (repatriasi-red) yang dari luar negeri semata lantaran besarnya potensi dana masuk. Melainkan juga terfokus potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.selengkapnya

 Infrastruktur MenantiInfrastruktur MenantiKamis 26 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 606 kaliSemua Kategori

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya

 Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:27Ridha Anantidibaca 1782 kaliSemua Kategori

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenKarpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1146 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya

 PPh Badan akan Turun, Pengusaha SenangPPh Badan akan Turun, Pengusaha SenangRabu 11 Des 2019 09:47Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Pemerintah bercana menurunkan tarif Pajak Penghasilan alias PPh Badan Perusahaan. Rencana tersebut disebut masuk dalam Omnibus Law yang tengah dirancang pemerintah beberapa waktu ke belakang.selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Target penerimaan pajak tahun ini diprediksi sulit tercapai, berikut penyebabnyaTarget penerimaan pajak tahun ini diprediksi sulit tercapai, berikut penyebabnyaRabu 20 Nov 2019 14:35Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak belum sepenuhnya moncer sampai dengan akhir Oktober 2019. Berdasarkan data otoritas perpajakan 10 dari 35 Kanwil berada di zona merah dengan realisasi di bawah 67% dari target akhir tahun ini.selengkapnya

 Asosiasi `e-commerce` akan bertemu Dirjen Bea Cukai bahas barang imporAsosiasi `e-commerce` akan bertemu Dirjen Bea Cukai bahas barang imporKamis 25 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) Ignatius Untung mengatakan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi pekan ini untuk membahas rencana pemerintah membuat regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce akan Bertemu Dirjen Bea dan CukaiAsosiasi E-Commerce akan Bertemu Dirjen Bea dan CukaiSelasa 23 Jul 2019 10:22Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) Ignatius Untung mengatakan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi pekan ini. Pertemuan untuk membahas rencana pemerintah membuat regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 Ini Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakIni Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakSelasa 25 Jun 2019 13:15Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti. Beleid ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Pemangkasan PPnBM Properti Bakal Gairahkan Hunian Rp10 Miliar-Rp30 MiliarPemangkasan PPnBM Properti Bakal Gairahkan Hunian Rp10 Miliar-Rp30 MiliarKamis 20 Jun 2019 10:08Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Pascapeluncuran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Wakil Ketua Umum DPP REI Ignez Kemalawarta memperkirakan pasar kelas atas akan mulai muncul kembali ke permukaaan.selengkapnya

 Ekspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifEkspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifSelasa 9 Apr 2019 11:15Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineDKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

 Strategi DJP Capai Target Penerimaan Pajak 2019Strategi DJP Capai Target Penerimaan Pajak 2019Senin 28 Jan 2019 10:07Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.selengkapnya

 Selebgram Catat, Begini Caranya Lapor Penghasilan Kena PajakSelebgram Catat, Begini Caranya Lapor Penghasilan Kena PajakSenin 21 Jan 2019 09:40Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan aturan pengenaan pajak untuk e-commerce atau toko online. Aturan ini berupa Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berlaku efektif pada 1 April 2019.selengkapnya

 Pengamat: Pemerintah Perlu Cara Baru Tarik Pajak Para SelebgramPengamat: Pemerintah Perlu Cara Baru Tarik Pajak Para SelebgramJumat 11 Jan 2019 10:50Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji mengatakan, memang sulit untuk memetakan pajak bagi selebgram atau selebritas instagram.selengkapnya

 DJP: Selebgram Sudah Kena PajakDJP: Selebgram Sudah Kena PajakJumat 11 Jan 2019 10:41Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan para selebgram yang memperoleh pendapatan dari unggahan sebuah produk telah dikenakan pajak. Namun pajak yang ditarik dari para selebgram ini bersifat umum.selengkapnya

 DPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakDPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakSenin 26 Nov 2018 10:22Ridha Anantidibaca 745 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tepat langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi tiga undang-undang terkait dengan perpajakan sampai dengan selesai pemilihan umum dan lebih baik dibahas dalam periode yang baru.selengkapnya

 Dirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegDirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegJumat 14 Sep 2018 14:55Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :