Strategi tingkatkan penerimaan pajak melalui mesin perekamStrategi tingkatkan penerimaan pajak melalui mesin perekamSenin 3 Des 2018 15:34Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau gagal mengumpulkan setengah dari total potensi pajak daerah yang semestinya mencapai Rp2 triliun pada 2017.selengkapnya

 Sindiran Sri Mulyani Soal Melesetnya Realisasi Pajak 2014-2015Sindiran Sri Mulyani Soal Melesetnya Realisasi Pajak 2014-2015Sabtu 6 Ags 2016 09:42Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan perombakan postur belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Dia bilang anggaran yang dipangkas sekira Rp133,8 triliun.selengkapnya

 Pendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunPendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunKamis 26 Sep 2019 14:54Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada tahun anggaran 2019 ini ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp 4 triliun. Nilai ini setara 45,95 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya

 Rasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahRasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahKamis 1 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 836 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan merasionalisasi retribusi dan pajak daerah dianggap sebagai terobosan untuk menggenjot investasi di daerah.selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 533 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

 Pemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakPemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakJumat 9 Okt 2020 15:18Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pemerintah Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box (alat perekam transaksi pajak) bagi para pelaku usaha guna memudahkan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya saat membayar pajak daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak bagi pemerintah daerah.selengkapnya

 Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahGubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahSenin 6 Ags 2018 14:18Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajakyang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenSri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenKamis 29 Des 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 777 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.selengkapnya

 Tekan Defisit, Pemerintah Beri Sinyal Pangkas Belanja LagiTekan Defisit, Pemerintah Beri Sinyal Pangkas Belanja LagiKamis 4 Ags 2016 09:01Administratordibaca 651 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akan kembali mengkaji opsi pemangkasan anggaran untuk menekan defisit anggaran akhir tahun. Pos-pos yang menjadi sasaran adalah belanja kementerian dan lembaga, serta transfer dana ke daerah. “Kami akan efisiensi baik belanja K/L, dan coba seperti konversi dana alokasi umum,” kata Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 3selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Uang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasUang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasKamis 4 Ags 2016 11:48Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Upaya pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga memang untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga kalau setoran pajak tak sesuai target. Agar defisit tak menjulang maka pemerintah wajib berhemat. Kata wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, defisit anggaran ditetapkan tidak boleh melebihi 3%, sementara penerimaan negara ditarget bisa mencapai Rp 1.539triliun di 2016.selengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1146 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya

 RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RISabtu 19 Mar 2016 07:47Administratordibaca 1707 kaliSemua Kategori

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahDitjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:46Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memandang masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 Kemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahKemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahRabu 16 Jan 2019 10:13Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018 tersebut mengatur tata cara pemerintah daerah melaksanakan penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 804 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :