Sempat Ditunda 2 Kali, Kini Pajak Bisa Intip Transaksi Kartu KreditSempat Ditunda 2 Kali, Kini Pajak Bisa Intip Transaksi Kartu KreditSelasa 6 Feb 2018 09:53Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa intip data kartu kredit akhirnya bisa direalisasikan setelah sempat tertunda sejak 2016 atau dua tahun lalu. Hal itu ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 228/PMK.03/2017.selengkapnya

 Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankanJumat 13 Jan 2017 10:23Ajeng Widyadibaca 835 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

 Industi Properti Kian Bergairah dengan Tax AmnestyIndusti Properti Kian Bergairah dengan Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 19:00Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6,5% dari 6,75% dan penerapan 7 days repo rate 5,25%, kini bank-bank diyakini mulai merencanakan untuk menurunkan suku bunga KPR menjadi single digit.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, BNI Klaim Transaksi Turun 3%Pajak Intip Kartu Kredit, BNI Klaim Transaksi Turun 3%Sabtu 18 Jun 2016 10:23Administratordibaca 852 kaliSemua Kategori

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa data kartu kredit ternyata berdampak pada penurunan transaksi dari nasabah. Setelah BCA, kini BNI pun mengaku adanya penurunan transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Konsumer Banking BNI, Anggoro Eko Cahyo, penurunan transaksi kartu kredit telah mencapai 3 persen. Namun, saat ini transaksi telah kembali naik.selengkapnya

 Tarif PPh badan masih dikaji, DJP: Pengusaha bisa manfaatkan fasilitas pajak lainTarif PPh badan masih dikaji, DJP: Pengusaha bisa manfaatkan fasilitas pajak lainRabu 9 Jan 2019 10:22Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sembari menunggu calon beleid ini rampung, Kemkeu menyarankan pebisnis untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya jika ingin mendapatkan insentif dalam berusaha.selengkapnya

 Anggaran Tekor, Riau Genjot Pajak Kendaraan dan BBMAnggaran Tekor, Riau Genjot Pajak Kendaraan dan BBMKamis 18 Okt 2018 09:49Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Provinsi Riau saat ini mengalami defisit keuangan hingga Rp1 triliun, akibat adanya kebijakan tunda salur dana bagi hasil migas oleh pemerintah pusat. Untuk menyiasati hal itu, pemda memutar otak supaya bisa menambal tekor dengan menggenjot pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Genjot Penerimaan Pajak BBM, Riau Teken MoU Dengan BPH MigasGenjot Penerimaan Pajak BBM, Riau Teken MoU Dengan BPH MigasKamis 18 Okt 2018 09:45Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Pemprov Riau kini bekerja sama dengan BPH Migas untuk menyatukan data penjualan, menetapkan volume BBM, hingga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari penjualan BBM.selengkapnya

 BPS Sebut e-Commerce Ogah Kasih Data Karena Incaran PajakBPS Sebut e-Commerce Ogah Kasih Data Karena Incaran PajakKamis 13 Sep 2018 13:40Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku masih kesulitan mengumpulkan data dari pelaku e-commerce. Hingga kini, pihaknya baru mengantongi data dari 16 perusahaan e-commerce berskala besar.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceTak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceKamis 5 Apr 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1912 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghilangkan de minimus value atau pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor yang dibeli melalui e-commerce. Hal ini dilakukan sebagai langkah proteksi membanjirnya barang-barang impor masuk ke Tanah Air, karena kini sudah ada Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus e-commerce.selengkapnya

 Perang Hashtag Stop Bayar Pajak Vs Saya Bayar PajakPerang Hashtag Stop Bayar Pajak Vs Saya Bayar PajakRabu 31 Ags 2016 20:05Administratordibaca 1963 kaliSemua Kategori

Setelah marak beredar hashtag stop bayar pajak, kini beredar hashtag saya bayar pajak. #StopBayarPajak sempat ramai, merespons kebijakan tax amnesty yang dinilai menjadi teror bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.selengkapnya

 Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseTingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseSenin 25 Apr 2016 20:08Administratordibaca 1252 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 REVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanREVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanJumat 5 Feb 2016 09:10Administratordibaca 2315 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun atau naik 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.selengkapnya

 Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaPanama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaRabu 11 Mei 2016 12:44Administratordibaca 2107 kaliSemua Kategori

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya

 Sempat Viral, Pemilik Ferrari B 1 RED Kini Sudah Lunasi PajakSempat Viral, Pemilik Ferrari B 1 RED Kini Sudah Lunasi PajakSenin 4 Jun 2018 13:27Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Mobil Ferrari dengan pelat nomor polisi B 1 RED yang sempat jadi viral karena tunggakan pajak mencapai lebih dari Rp 300 juta sudah dilunasi oleh pemiliknya. Namun pemilik mobil itu masih misterius.selengkapnya

 Ribuan Mobil Mewah Menunggak PajakRibuan Mobil Mewah Menunggak PajakJumat 15 Feb 2019 14:20Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Ada data mengejutkan yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 2.667 mobil mewah di DKI Jakarta hingga saat ini menunggak pajak kendaraan bermotor. Kalau dijumlah pajak yang belum dibayarkan totalnya sekitar Rp89 miliar. Pemprov DKI harus tegas dan terus memburu para pemilik mobil yang menunggak pajak untuk menunaikan kewajiselengkapnya

 UJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaUJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaJumat 27 Apr 2018 11:39Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan.selengkapnya

 Prosedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax AmnestyProsedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 09:56Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Setelah sibuk menggaet para pengusaha kakap pada periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty), kini Direktorat Jenderal Pajak mulai gencar menggaet pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Pajak bahkan menerbitkan peraturan khusus untuk mendorong UMKM mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Akankah Properti Kecipratan Dana Repatriasi?Akankah Properti Kecipratan Dana Repatriasi?Senin 18 Jul 2016 15:47Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.selengkapnya

 Cukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanCukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanSelasa 6 Nov 2018 15:29Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Meskipun, kenaikan tersebut merupakan strategi untuk mengejar target penerimaan cukai yang meningkat tahun depan. Kini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus putar otak untuk mengejar target.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1285 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :