Penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober masih jauh dari target akhir tahun. Sehingga potensi shortfall pajak kemungkinan bakal terguling lebih jauh dari proyeksi pemerintah sebelumnya sebesar Rp 140 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memastikan seluruh komitmen repatriasi senilai Rp146,7 triliun telah direalisasikan para wajib pajak.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun, jumlah itu lebih rendah 3 persen. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan juga tercatat rendah.selengkapnya

Ditinjau dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis. Hal tersebut sejalan dengan tren pelemahan harga komoditas yang turun sepanjang tahun ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui target penerimaan pajak tahun 2019 penuh dengan tantangan. Apalagi, pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan September masih cukup rendah.selengkapnya

Partner Tax Research & Training Services Danny Darusaalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, penerimaan pajak belum akan sepenuhnya bisa pulih pada kuartal III 2020.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara diperkirakan akan membaik di bulan Juli 2020. Hal ini dilandasi oleh aktivitas ekonomi yang mulai berjalan pada bulan ini baik global maupun dalam negeri.selengkapnya

Prospek penerimaan pajak makin suram, setidaknya itu tercermin dari realisasi penghimpunan sampai Agustus 2019 yang pertumbuhannya anjlok 0,21%.selengkapnya

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2019 tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama pada 2018.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak hingga bulan Agustus turun sebanyak 15,6% secara tahunan. Totalnya penerimaan pajak baru mencapai Rp 676,9 triliun. Jumlah ini baru mencapai 56,5% dari target yang ditentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun.selengkapnya

Sepanjang Januari-Februari 2020 penerimaan pajak masih loyo, hanya mengumpulkan Rp 152,9 triliun atau turun 4,9% year on year (yoy). Pelemahan harga minyak dan kurs rupiah digadang menjadi salah satu penyebab penerimaan utama negara tersebut mengalami kontraksi.selengkapnya

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal membeberkan penyebab realisasi penerimaan pajak yang hingga Oktober 2019 masih mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober 2019 tidak memuaskan. Pemerintah berdalih kinerja dari kontributor terbesar penerimaan negara itu melempem karena kinerja korporasi sedang turun lantaran pertumbuhan ekonomi global dan domestik melemah.selengkapnya

Penerimaan pajak sektor pertambangan semakin seret siring dengan pelemahan harga jual yang tersandung pelemahan ekonomi global.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggambarkan situasi perekonomian saat ini sehingga berdampak pada seretnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dialami seluruh dunia. Dalam acara Seminar Nasional Tax Amnesty bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sri Mulyani menerangkan, sekarang ini banyak negara berkembang berupaya kerasselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan adanya peningkatan wajib pajak (WP) yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di tengah pandemi Covid-19.selengkapnya

Bank Dunia (World Bank) menyebut pajak menjadi salah satu sumber yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi virus corona. Jika penerimaan perpajakan meningkat, maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup lebar dalam menggunakan anggaran belanjanya.selengkapnya

Ekonom senior Indef Drajad Wibowo mengatakan sekitar 51,4 persen dari penerimaan pajak Indonesia pada 2019 digunakan untuk membayar pokok dan utang, baik dalam maupun luar negeri.selengkapnya

Pemerintah mencatatkan realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha masih rendah, padahal tinggal tersisa 2,5 bulan pada tahun ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya