Pimpinan KPK ke Kantor Pajak, Ada Apa?Pimpinan KPK ke Kantor Pajak, Ada Apa?Kamis 6 Des 2018 14:36Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto pagi ini, Kamis (6/12/2018). Kedatangan Laode ke kantor pajak untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarPenerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarKamis 25 Okt 2018 10:25Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang sampai awal triwulan IV/2018 menembus Rp354,2 miliar atau 84,3% dari target penerimaan sebesar Rp420 miliar sampai akhir 2018 mengacu APBD-Perubahan.selengkapnya

 Industri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraIndustri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraJumat 20 Apr 2018 14:20Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kalangan industri makanan dan minuman menolak usulan petisi yang dilakukan Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI) terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) sebesar 5%-26%.selengkapnya

 Sosialisasi KPK di Banyuwangi Ingatkan Warga Patuh Bayar PajakSosialisasi KPK di Banyuwangi Ingatkan Warga Patuh Bayar PajakSelasa 3 Des 2019 14:10Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Pemkab Banyuwangi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi anti korupsi perpajakan daerah, di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi. Pertemuan ini dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.selengkapnya

 Pemerintah Tandai Sejuta Titik Potensi Pajak Melalui Geo-TaggingPemerintah Tandai Sejuta Titik Potensi Pajak Melalui Geo-TaggingAhad 3 Jul 2016 21:23Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak, termasuk melalui perluasan basis pemungutan atau ekstensifikasi. Salah satu alatnya dengan menerapkan sistem pendanaan wilayah atau geo-tagging.selengkapnya

 Tertibkan importir nakal, batas bebas pajak dan bea masuk jadi US$ 75Tertibkan importir nakal, batas bebas pajak dan bea masuk jadi US$ 75Senin 17 Sep 2018 09:51Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengendalikan neraca perdagangan.selengkapnya

 Perpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharPerpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharSelasa 15 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem teknologi informasi (TI) atau sistem core tax baru.selengkapnya

 BP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalBP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalSenin 4 Des 2017 11:19Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengawali gerakan transaksi nontunai (e-money), termasuk di lingkungan internal organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.selengkapnya

 Tok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariTok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariKamis 16 Jan 2020 08:56Ridha Anantidibaca 829 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 Aturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaAturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaSelasa 14 Jan 2020 12:52Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019.selengkapnya

 Bea Cukai Ingatkan Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku OktoberBea Cukai Ingatkan Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku OktoberSelasa 9 Okt 2018 15:13Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Bea Cukai telah menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari dan akan mulai diberlakukan pada 10 Oktoberselengkapnya

 Ingat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberIngat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberSelasa 9 Okt 2018 08:55Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya 100 dolar AS menjadi 75 dolar AS per orang per hari dan akan mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2018.selengkapnya

 Pemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporPemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporSelasa 18 Sep 2018 10:03Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 tahun 2018. Dalam beleid tersebut terdapat penurunan batas pembebasan bea masuk dan pajak impor (de minimis value) yang sebelumnya US$ 100 menjadi US$ 75.selengkapnya

 PAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalPAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalSelasa 20 Okt 2020 10:10Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Pemerintah rupanya lebih memilih menunggu tercapainya konsensus global dibandingkan dengan menerapkan langkah unilateral untuk memajaki ekonomi digital.selengkapnya

 Pegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKPegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKJumat 7 Des 2018 12:03Ridha Anantidibaca 1354 kaliSemua Kategori

Sejumlah PNS dari Direktorat Jenderal Pajak pernah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasan, pegawai pajak rentan terlibat kasus korupsi?selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 663 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 KPK tangkap pegawai pajak, Dirjen Pajak: Sangat terpukul dan kecewaKPK tangkap pegawai pajak, Dirjen Pajak: Sangat terpukul dan kecewaJumat 5 Okt 2018 10:17Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyayangkan kembali adanya pegawai pajak yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 DJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunDJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunJumat 18 Mei 2018 10:40Ridha Anantidibaca 801 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

 Terdampak Virus Corona, Industri Tembakau Minta Ini ke Sri MulyaniTerdampak Virus Corona, Industri Tembakau Minta Ini ke Sri MulyaniKamis 4 Jun 2020 15:18Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Pandemi virus corona membuat kinerja industri di tanah air mengalami gangguan. Tak terkecuali juga pada industri tembakau atau rokok.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :