Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukPerdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukRabu 8 Jul 2020 14:21Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok melalui Peraturan Presiden nomor 34 Tahun 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceSri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceKamis 17 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 1299 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, tidak dimaksudkan untuk memungut pajak.selengkapnya

 Roadmap simplifikasi cukai rokok hilang, ini kata Dirjen Bea CukaiRoadmap simplifikasi cukai rokok hilang, ini kata Dirjen Bea CukaiRabu 30 Okt 2019 10:33Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pasal terkait roadmap simplifikasi cukai rokok telah dihilangkan oleh pemerintah. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Kemkeu rilis PMK 35/2019, Hipmi: Ruang penghindaran pajak lebih sempitKemkeu rilis PMK 35/2019, Hipmi: Ruang penghindaran pajak lebih sempitSenin 8 Apr 2019 10:37Ridha Anantidibaca 35 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Senin 1 Apr 2019 15:51Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniAturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniSelasa 2 Apr 2019 15:55Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Regulasi itu mulanya berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Instrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuInstrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuSenin 11 Nov 2019 09:51Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam tiga peraturan menteri sekaligus.selengkapnya

 Pemprov DKI Targetkan 12 Ribu WP Terkoneksi Pembayaran Pajak OnlinePemprov DKI Targetkan 12 Ribu WP Terkoneksi Pembayaran Pajak OnlineJumat 6 Sep 2019 14:19Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 12 ribu wajib pajak (WP) terkoneksi pelaporan pajak daerah secara online. Wajib pajak yang didorong menggunakan sistem pembayaran secara online ini adalah badan usaha seperti hotel-tempat hiburan.selengkapnya

 Ancaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarAncaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarSelasa 10 Jul 2018 11:11Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan wacana penghapusan potongan bea masuk impor (generalized system of preferences /GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tak berpengaruh besar terhadap perdagangan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan GPS hanya memberi keuntungan sekitar US$ 1,8 miliar terhadap total perdagangan Indonesia dan Amerika sebesar US$ 20 miliar.selengkapnya

 PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakRabu 1 Mar 2017 14:23Ajeng Widyadibaca 830 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3223 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSelasa 17 Sep 2019 13:42Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan tersebut atau Super Deduction Vokasi.selengkapnya

 Pemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirPemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirSenin 3 Des 2018 14:02Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 26 November 2018.selengkapnya

 Pakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommercePakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommerceSenin 1 Apr 2019 15:36Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Pakar pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyayangkan keputusan pemerintah menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Sebab, tidak ada yang salah dalam peraturan tersebut.selengkapnya

 Waktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaWaktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaJumat 23 Feb 2018 11:14Ridha Anantidibaca 219 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini. Selain melalui persiapan dalam pelonggaran kebijakan terkait pelaporan surat pemberitahuan (SPT), otoritas pajak juga mulai mengirim surat elektronik ke masing-masing wajib pajak.selengkapnya

 Penyederhanaan cukai diapresiasiPenyederhanaan cukai diapresiasiKamis 11 Jan 2018 09:09Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 yang mengatur mengenai penyederhanaan sistem struktur cukai dinilai sudah tepat dan sangat dihargai.selengkapnya

 Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilRabu 10 Ags 2016 13:03Administratordibaca 1128 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahDitjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahSelasa 4 Feb 2020 09:25Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.selengkapnya

 Pemerintah longgarkan aturan cukai hasil tembakau jenis iris bagi pengusahaPemerintah longgarkan aturan cukai hasil tembakau jenis iris bagi pengusahaSenin 30 Sep 2019 14:48Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengubah aturan tentang pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Salah satu perubahannya ialah kelonggaran barang kena cukai bagi pengusaha rokok dalam menetapkan hasil tembakau untuk jenis tembakau iris.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :