Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Padmoyo Tri Wikanto Kamis, menyambangi PT Djarum Kudus pada Kamis 18 Juni 2020. Tri mengatakan bahwa kunjungan ini untuk memastikan kebijakan pemerintah yang telah diambil di masa pandemic Covid-19 benar-benar membantu industri tetap berjalan.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

Pemanfaatan fasilitas fiskal maupun nonfiskal dari Bea Cukai diharapkan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditarget di angka 7% pada 2023.selengkapnya

Bank BNI Wilayah Semarang mengincar dana repratriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang berasal dari pelaku bisnis di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

Terus berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam mendukung peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) bea cukai Jateng DIY pada Rabu (13/11) mengeluarkan izin fasilitas kawasan berikat ke-21 di tahun ini.selengkapnya

Bea Cukai Kantor wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan modus baru dalam distribusi rokok illegal.selengkapnya

Dalam rangka terus mendorong ekspor khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bea Cukai Jateng DIY berikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Mutiara Busana Indah (PT MBI) pada tanggal 14 Juni 2019.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II akan mengoptimalkan perolehan pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan mengingat hingga saat ini sektor tersebut belum memberikan hasil optimal dari sisi perpajakan.selengkapnya

Realisasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-filing di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II hingga saat ini tercapai 68 persen.selengkapnya

Adanya pemberlakuan pajak baru pengambilan mineral bukan logam dan batuan ditolak kalangan pengemudi truk pengangkut pasir dan batu atau sirtu dari kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penolakan tersebut mereka sampaikan ketika beramai-ramai mendatangi kantor bupati Magelang, Kamis (8/2).selengkapnya

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II targetkan 469 ribu wajib pajak (WP), untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-filing. Salah satu upaya untuk merealisasikan target tersebut adalah dengan cara perpanjangan waktu pelaporan. “Batas terakhir pelaporan SPT harusnya Maret kemarin. Sehingga dengan adanya perpanjangan ini,selengkapnya

Tidak lebih dari satu jam setelah PT Seng Dam Jaya Abadi (SDJA) mempresentasikan seluruh proses bisnisnya di Kantor Wilayah Jateng dan DIY, pada tanggal 24 Juni 2019, Bea Cukai memutuskan untuk langsung menerbitkan perizinan fasilitas Kawasan Berikat (KB).selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan menilai minimnya jumlah lembaga keuangan mikro atau LKM yang berbadan hukum lantaran khawatir jadi sasaran pajak dan belum siap keterbukaan laporan.selengkapnya

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya