WTO Akan Beri Sanksi BoeingWTO Akan Beri Sanksi BoeingSenin 28 Nov 2016 12:36Ajeng Widyadibaca 703 kaliSemua Kategori

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan ini memerintahkan pemberian sanksi kepada produsen pesawat terbang Amerika Serikat AS), Boeing Co (BA.N). Sebab, Boeing menerima keringanan pajak ilegal dari negara bagian Washington, menurut laporan yang diturunkan the Telegraph dan the Wall Street Journal (WSJ).selengkapnya

 Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseTingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseSenin 25 Apr 2016 20:08Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 Marak Penipuan, Ini Imbauan Ditjen PajakMarak Penipuan, Ini Imbauan Ditjen PajakSelasa 27 Ags 2019 14:57Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya membuka suara sehubungan dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut.selengkapnya

 Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratDarmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratSelasa 14 Jun 2016 07:57Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

 Kalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunKalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunRabu 8 Jun 2016 09:51Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.selengkapnya

 Tito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax AmnestyTito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax AmnestyAhad 31 Jul 2016 08:07Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak.selengkapnya

 Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarPalsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarSelasa 11 Feb 2020 13:22Ridha Anantidibaca 3279 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3618 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Kejagung Kejar Swasta Pemberi Suap Penjualan Faktur Pajak FiktifKejagung Kejar Swasta Pemberi Suap Penjualan Faktur Pajak FiktifRabu 12 Sep 2018 10:06Ridha Anantidibaca 1073 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memburu pihak swasta atau perusahaan yang telah memberi suap ke salah satu pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berinisial PAW pada perkara suap penjualan faktur pajak fiktif tahun 2007-2013.selengkapnya

 KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaKPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaJumat 29 Jan 2016 11:50Administratordibaca 1423 kaliSemua Kategori

Puluhan orang yang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Pemudi Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1). Mereka meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.selengkapnya

 Tax Amnesty Akan Selamatkan Rupiah hingga Akhir TahunTax Amnesty Akan Selamatkan Rupiah hingga Akhir TahunKamis 6 Okt 2016 13:31Admindibaca 726 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II diharapkan bisa mendulang sukses seperti periode I. Jika benar berjalan sukses, program ini akan menyelamatkan mata uang Rupiah.selengkapnya

 Ditjen Pajak kembangkan TPPU dari pidana pajakDitjen Pajak kembangkan TPPU dari pidana pajakKamis 26 Jan 2017 14:13Ajeng Widyadibaca 1275 kaliSemua Kategori

Tim penyidik Direktorat Jenderal Pajak / Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan beserta harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1332 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 Ribuan Wajib Pajak di Sleman Tak Diketahui RimbanyaRibuan Wajib Pajak di Sleman Tak Diketahui RimbanyaKamis 8 Feb 2018 14:11Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sleman dinilai belum optimal. Pasalnya selama ini dalam penagihan PBB masih banyak wajib banyak yang belum teridentifikasi.selengkapnya

 Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitSabtu 25 Jun 2016 09:27Administratordibaca 1789 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya

 Penerbit Faktur Pajak Bodong Dibui, Harta Rp 27 M DisitaPenerbit Faktur Pajak Bodong Dibui, Harta Rp 27 M DisitaKamis 11 Jan 2018 09:49Ridha Anantidibaca 1097 kaliSemua Kategori

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Amie Hamid, penerbit faktur pajak fiktif. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.selengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 833 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Ribuan Mobil Mewah Menunggak PajakRibuan Mobil Mewah Menunggak PajakJumat 15 Feb 2019 14:20Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Ada data mengejutkan yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 2.667 mobil mewah di DKI Jakarta hingga saat ini menunggak pajak kendaraan bermotor. Kalau dijumlah pajak yang belum dibayarkan totalnya sekitar Rp89 miliar. Pemprov DKI harus tegas dan terus memburu para pemilik mobil yang menunggak pajak untuk menunaikan kewajiselengkapnya

 Pajak Impor Ribuan Barang Konsumsi Naik Hingga 7,5%Pajak Impor Ribuan Barang Konsumsi Naik Hingga 7,5%Jumat 7 Sep 2018 09:17Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan menteri terkait pembatasan impor sejumlah 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% -selengkapnya

 Banjir Dana Tax Amnesty Bisa Bangun 100 MalBanjir Dana Tax Amnesty Bisa Bangun 100 MalJumat 7 Okt 2016 09:22Administratordibaca 571 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatatkan nilai deklarasi harta sebesar Rp 1.376,48 triliun dari program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan harta kas dan setara kas. Ribuan triliun dana tersebut kini berada di perbankan dengan harapan bisa diputar kembali untuk memacu pertumbuhan ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :