DJP Klaim 9 Perusahaan Digital Ikut Netflix Dkk Bayar PajakDJP Klaim 9 Perusahaan Digital Ikut Netflix Dkk Bayar PajakKamis 24 Sep 2020 10:19Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melansir tambahan sembilan perusahaan digital siap memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen mereka. Ini artinya, jumlah pembayar pajak digital bertambah dari sebelumnya, yakni 28 menjadi 37 perusahaan/badan usaha.selengkapnya

 Tak Lapor SPT, Siap-Siap Diawasi!Tak Lapor SPT, Siap-Siap Diawasi!Selasa 26 Mar 2019 14:20Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan mengawasi wajib pajak (WP) yang terindikasi tidak mematuhi kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Pelaporan SPT Sementara Mencapai 6,9 Juta Meningkat 15 PersenPelaporan SPT Sementara Mencapai 6,9 Juta Meningkat 15 PersenRabu 20 Mar 2019 08:31Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sampai tadi pagi sebesar 6,9 juta atau 44,5% dari target pelaporan SPT sebanyak 15,5 juta.selengkapnya

 Adaro sepakat ada insentif pajak tambahan jika DHE ditaruh di bank dalam negeriAdaro sepakat ada insentif pajak tambahan jika DHE ditaruh di bank dalam negeriRabu 21 Nov 2018 09:59Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sudah sejak lama menyimpan dana hasil ekspor di dalam negeri. Pihaknya juga sepakat jika ada insentif tambahan bila perusahaan menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri. Seperti diketahui, pemeriuntah akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyimpa DHE di bank dalam negeri.selengkapnya

 DJP: Penempatan Harta Peserta Amnesti Bisa Dilaporkan OnlineDJP: Penempatan Harta Peserta Amnesti Bisa Dilaporkan OnlineJumat 16 Mar 2018 14:50Ridha Anantidibaca 1095 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan peserta amnesti pajak bisa menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik, tidak lagi hanya melalui pos atau kurir tercatat. Penambahan saluran pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 tanggal 6 Maret 2018.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Dapat Laporkan Penempatan Harta secara ElektronikPeserta Tax Amnesty Dapat Laporkan Penempatan Harta secara ElektronikKamis 15 Mar 2018 15:43Ridha Anantidibaca 1010 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka saluran elektronik bagi wajib pajak peserta tax amnesty atau pengampunan pajak untuk menyampaikan laporan penempatan harta.selengkapnya

 Peserta amnesti pajak bisa sampaikan laporan secara elektronikPeserta amnesti pajak bisa sampaikan laporan secara elektronikKamis 15 Mar 2018 11:01Ridha Anantidibaca 1331 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan peserta amnesti pajak bisa menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik, tidak lagi hanya melalui pos atau kurir tercatat.selengkapnya

 Laporan Penempatan Harta Pascaamnesti Pajak Bisa Secara OnlineLaporan Penempatan Harta Pascaamnesti Pajak Bisa Secara OnlineKamis 15 Mar 2018 09:24Ridha Anantidibaca 2320 kaliSemua Kategori

Peserta amnesti pajak mulai hari ini, Rabu (14/3/2018), dapat menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik pada laman https://djponline.pajak.go.id.selengkapnya

 WP UMKM Peserta Tax Amnesty Dibebaskan Lapor Penempatan HartaWP UMKM Peserta Tax Amnesty Dibebaskan Lapor Penempatan HartaRabu 7 Mar 2018 13:57Ridha Anantidibaca 2904 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal merevisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03 Tahun 2017 tentang tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak.selengkapnya

 Aturan laporan penempatan harta amnesti pajak direvisiAturan laporan penempatan harta amnesti pajak direvisiSelasa 6 Mar 2018 11:33Ridha Anantidibaca 1756 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 BKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosBKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosKamis 1 Feb 2018 13:44Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menegaskan tidak ada jenis pajak baru dalam pengaturan atas pemajakan transksi online. Itu artinya, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memanfaatkan media sosial (medsos) tidak dibebani pajak tambahan.selengkapnya

 15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 Miliar15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 MiliarKamis 28 Des 2017 10:14Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

15 warga Inggris mengajukan diri membayar hampir 200.000 poundsterling atau sekitar Rp 3,62 miliar (asumsi kurs pound sterling 18.127 per rupiah) untuk pajak tambahan pada tahun lalu.selengkapnya

 Tidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakTidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakRabu 1 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 1539 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) sebelum berakhir di 31 Maret 2017. Jika tidak juga, DJP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Ayo Ikut Tax Amnesty Sebelum MatiDirjen Pajak: Ayo Ikut Tax Amnesty Sebelum MatiRabu 4 Jan 2017 13:41Ajeng Widyadibaca 736 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk segera ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di periode III hingga 31 Maret 2017. Dia menegaskan, program tax amnesty kali ini merupakan yang terakhir, sehingga pemerintah mengimbau partisipasi masyarakat.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganAMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganKamis 6 Okt 2016 10:09Admindibaca 823 kaliSemua Kategori

Wajib pajak dapat menyampaikan daftar harta dan utang secara manual lewat tulisan tangan jika daftar rincian harta tambahan dan utang yang berkaitan dengan harta tersebut maksimal 10 baris.selengkapnya

 Penghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakPenghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakJumat 1 Jul 2016 13:40Administratordibaca 2457 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

 Daftar Tambahan Setoran Pajak Rp 213 Triliun di Akhir 2018Daftar Tambahan Setoran Pajak Rp 213 Triliun di Akhir 2018Kamis 27 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada bulan Desember lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan penerimaan pajak pada Desember akan sebesar 11-15% dari total penerimaan yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

 Bersiap Manfaatkan Dana RepatriasiBersiap Manfaatkan Dana RepatriasiSenin 3 Okt 2016 18:45Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.selengkapnya

 Kenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Kurangi Penerimaan NegaraKenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Kurangi Penerimaan NegaraSabtu 6 Ags 2016 14:04Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun mampu mendorong daya beli masyarakat. Namun sayangnya, kebijakan tersebut berdampak negatif bagi penerimaan pajak.selengkapnya

 Kejar Setoran Rp 100 T, Ditjen Pajak Tagih WP Kakap Lunasi PajakKejar Setoran Rp 100 T, Ditjen Pajak Tagih WP Kakap Lunasi PajakKamis 28 Des 2017 10:28Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperoleh tambahan penerimaan lebih dari Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Salah satu melakukan pengawasan terhadap para Wajib Pajak (WP) besar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :