Investasi Rp 30 triliun diganjar bebas pajak selama 20 tahunInvestasi Rp 30 triliun diganjar bebas pajak selama 20 tahunJumat 30 Mar 2018 10:22Ridha Anantidibaca 1121 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius untuk menarik minat investor dengan menawarkan sejumlah insentif pajak. Kementerian Keuangan segera menerbitkan ketentuan baru soal pembebasan pajak (tax holiday) bagi investasi di sektor hulu.selengkapnya

 Uang Pajak dari Toko Modern Tak Berizin Bakal DikembalikanUang Pajak dari Toko Modern Tak Berizin Bakal DikembalikanRabu 23 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 1068 kaliSemua Kategori

Munculnya polemik penutupan toko modern yang tidak memiliki izin namun telah melakukan pembayaran pajak reklame ditanggapi serius DPPKAD Pangandaran.selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 Jemput Bola, Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke SingapuraJemput Bola, Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke SingapuraJumat 29 Jul 2016 10:01Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan turun langsung untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty). Setelah tiga kota sebelumnya, Jokowi akan mensosialisasikan empat kota lain termasuk di luar negeri, yakni Jakarta, Makasar, Semarang, Bandung, dan Singapura.selengkapnya

 Pemkot Bandung Akan Kenakan Pajak Tempat Kos Sesuai TransaksiPemkot Bandung Akan Kenakan Pajak Tempat Kos Sesuai TransaksiSenin 12 Ags 2019 08:46Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah menyiapkan aturan agar bisa memungut pajak tempat kos secara maksimal. Pasalnya, saat ini penerapan pajak baru berlaku terhadap tempat kos yang memiliki minimal 10 kamar.selengkapnya

 Kena Pajak, Bukalapak Tak Takut Pelapak BerkurangKena Pajak, Bukalapak Tak Takut Pelapak BerkurangSelasa 29 Jan 2019 15:53Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Bukalapak tidak terlalu ambil pusing terhadap aturan pajak e-commerce yang akan berlaku pada April 2019. Terkait soal pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bukalapak akan segera menyiapkan formulirnya.selengkapnya

 PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Jemput Bola Hingga SingapuraPROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Jemput Bola Hingga SingapuraJumat 29 Jul 2016 14:15Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur pajak di lapangan proaktif dan melakukan jemput bola untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Bahkan, Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura.selengkapnya

 Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasAturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasRabu 6 Mar 2019 15:26Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 856 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawMenko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawSenin 11 Nov 2019 11:38Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau berbagai aturan yang terlalu banyak mengatur satu hal bisa disatukan dalam sebuah UU.selengkapnya

 Perusahaan SPV Bisa Ikut Amnesti PajakPerusahaan SPV Bisa Ikut Amnesti PajakSenin 22 Ags 2016 19:15Administratordibaca 1620 kaliSemua Kategori

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri, terutama perusahaan untuk tujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) kini bisa bernapas lega. Pemerintah sedang menyiapkan aturan khusus agar pemiliknya bisa ikut program pengampunan pajak.selengkapnya

 Bagi yang enggan bayar pajak, kendaraan bisa disita dan dilelangBagi yang enggan bayar pajak, kendaraan bisa disita dan dilelangSenin 13 Jan 2020 08:58Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, cukup serius menindak penunggak pajak kendaraan.selengkapnya

 Pemerintah Serius Tarik Pajak dari Netflix dan GooglePemerintah Serius Tarik Pajak dari Netflix dan GoogleRabu 4 Sep 2019 13:35Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan langkah seriusnya untuk menarik penerimaan pajak dari perusahaan digital multinasional seperti Google, Twitter, Netflix, Facebook, hingga Amazon. Selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak bisa dikukuhkan sebagai subyek pajak luar negeri yang bisa dipungut pajaknya.selengkapnya

 UU Mau Direvisi, YouTube Siap-siap Kena PajakUU Mau Direvisi, YouTube Siap-siap Kena PajakSelasa 20 Ags 2019 14:08Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Korea Selatan membahas semakin serius pengenaan pajak untuk perusahaan-perusahaan digital yang sudah mengeruk pendapatan di negara tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiDitjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiSenin 5 Ags 2019 15:11Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak terus mengawasi kepatuhan wajib pajak korporasi, termasuk melakukan mitigasi risiko jika ada wajib pajak (WP) yang memecah usahanya demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya

 Ditjen Pajak Seret Pelaku Kejahatan Pajak ke Ranah Tindak Pidana Pencucian UangDitjen Pajak Seret Pelaku Kejahatan Pajak ke Ranah Tindak Pidana Pencucian UangRabu 31 Okt 2018 10:33Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tampaknya serius untuk menyeret para pelaku kejahatan pajak ke ranah tindak pidana pencucian uang atau TPPU.selengkapnya

 Tekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporTekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporSenin 27 Ags 2018 08:42Ridha Anantidibaca 849 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius perbaiki defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Berbagai langkah dilakukan, salah satunya rencana penerapan PPh Impor yang lebih tinggi terhadap 900 barang konsumsi.selengkapnya

 Honda Bosan Soal Wacana Penurunan Pajak SedanHonda Bosan Soal Wacana Penurunan Pajak SedanSenin 28 Mei 2018 13:19Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Honda Prospect Motor (HPM) tidak mau menanggapi serius soal wacana revisi pajak sedan, selama belum ada regulasi yang terbit dari pemerintah. Jadi, tentang investasi baru atau rencana menurunkan harga sedan, HPM bilang belum tertarik.selengkapnya

 Inaplas: Cukai plastik bukan cara efektif tangani sampahInaplas: Cukai plastik bukan cara efektif tangani sampahSelasa 10 Apr 2018 13:21Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Wacana cukai plastik tampaknya tidak akan berlalu begitu saja. Pemerintah tampak serius sedang menggodok dan membahas hal teknis mengenai pengenaan cukai plastik dan kemungkinan sudah dapat diimplementasikan dalam beberapa bulan lagi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :