Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Berbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitBerbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitSenin 1 Jul 2019 14:12Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera mengeluarkan aturan terkait dengan relaksasi ketentuan pengembalian PPN.selengkapnya

 Bukalapak akan layani pembayaran pajak kendaraan di Jateng dan JatimBukalapak akan layani pembayaran pajak kendaraan di Jateng dan JatimKamis 27 Jun 2019 15:31Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Usai melayani di Jawa Barat, cakupan layanan e-Samsat Bukalapak akan diperluas untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk itu, BukaLapak telah menggandeng dua pemerintah provinsi tersebut untuk kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

 Motor Pertama Sudah Dijual, Warga Jakpus ini Heran Kena Pajak ProgresifMotor Pertama Sudah Dijual, Warga Jakpus ini Heran Kena Pajak ProgresifSenin 25 Feb 2019 13:57Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Samsat Jakarta Barat membuka layanan blokir kendaraan pada car-free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah warga cukup antusias dengan adanya layanan mobil dari Samsat Jakarta Barat ini.selengkapnya

 Kemenkeu Relakasasi Penyampaian Invoice Declaration via ElektronikKemenkeu Relakasasi Penyampaian Invoice Declaration via ElektronikRabu 20 Feb 2019 10:27Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Pemerintah merelaksasi ketentuan penyampaian surat keterangan asal (SKA) barang dengan menambah klausul dalam PMK N0.11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 Rayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBRayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBSenin 4 Feb 2019 11:14Ridha Anantidibaca 1047 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB itu dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada 28 Februari 2019.selengkapnya

 Dirjen Pajak Janji Bakal Perbaiki Proses Pemeriksaan PajakDirjen Pajak Janji Bakal Perbaiki Proses Pemeriksaan PajakRabu 24 Okt 2018 10:02Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Dihadapan puluhan pelaku usaha, Dirjen Pajak Robert Pakpahan berjanji akan memperbaiki proses pemeriksaan pajak yang kerap dikeluhkan para wajib pajak (WP).selengkapnya

 Patuhi TKDN, Pengusaha Farmasi Dijanjikan Insentif PajakPatuhi TKDN, Pengusaha Farmasi Dijanjikan Insentif PajakKamis 18 Okt 2018 10:53Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan terapkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri farmasi dalam waktu dekat. Insentif pengurangan pajak hingga 200% tengah disiapkan bagi industri yang memenuhi variabel TKDN.selengkapnya

 Tax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangTax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangSabtu 3 Sep 2016 13:16Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Bos Lippo Group yang juga sebagai pengusaha nasional James Riady hari ini menyerahkan Surat Pernyataan Harta kepada KPP Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Menurutnya, ketertarikan untuk ikut ke dalam program pengampunan pajak telah ada sejak program ini berjalan pada awal Juli lalu.selengkapnya

 Setya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRSetya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRKamis 16 Jun 2016 15:07Administratordibaca 847 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

 Berlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitBerlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitKamis 9 Jun 2016 12:34Administratordibaca 2471 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

 Ketua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanKetua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanSelasa 17 Mei 2016 18:48Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar baru saja usai. Nusa Dua menjadi saksi berlangsungnya salah satu tonggak rekonsiliasi partai beringin ini. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, sebuah kehormatan baginya untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Munaslub yang demokratis tersebut. "Saya harus jujur berkata, bahwa para kader yang berkompetisi adalah teman-teman yang menguatkan saya untukselengkapnya

 WNI Belum Bisa Daftar Tax Amnesty di 3 Negara IniWNI Belum Bisa Daftar Tax Amnesty di 3 Negara IniSenin 18 Jul 2016 15:17Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Meskipun berlaku Senin (18/7/2016), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pendaftaran atau pengajuan program pengampunan pajak (tax amnesty) belum dapat dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) di 3 negara, yakni Singapura, Hong Kong, dan Inggris.selengkapnya

 Pengusaha keberatan PPh final dibatasi waktu tiga tahunPengusaha keberatan PPh final dibatasi waktu tiga tahunRabu 25 Apr 2018 16:10Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang sedang disiapkan pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Banjir Peserta Tax Amnesty, DJP Tetapkan Keadaan Luar BiasaBanjir Peserta Tax Amnesty, DJP Tetapkan Keadaan Luar BiasaJumat 30 Sep 2016 07:49Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan keadaan luar biasa di sejumlah kantor pajak sejak siang tadi, lantaran membludaknya peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty jelang akhir periode I amnesti pajak. Meningkatnya peserta membuat tidak bisa ditangani dengan prosedur standar terkait penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH).selengkapnya

 Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyDitjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 803 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya

 Target TA Mlintir di September, Ini Saran PengamatTarget TA Mlintir di September, Ini Saran PengamatAhad 28 Ags 2016 09:26Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Bulan September disebut-sebut sebagai musim panen bagi program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Diprediksikan, triliunan rupiah dana bakal masuk ke republik ini. Kalau meleset bagaimana?selengkapnya

 Bank Bawa Lari Dana Tax Amnesty ke Luar Negeri, Ini SanksinyaBank Bawa Lari Dana Tax Amnesty ke Luar Negeri, Ini SanksinyaRabu 20 Jul 2016 10:42Administratordibaca 1217 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan akan memantau aliran uang masuk dari repatriasi dana pengampunan pajak (tax amnesty) ke bank persepsi, termasuk penempatannya di portofolio investasi dalam jangka waktu tiga tahun sesuai amanat Undang-undang (UU) Tax Amnesty. Bagi yang melanggar ketentuan ini, pemerintah tak segan-segan mengenakan sanksi kepada bank persepsi.selengkapnya

 Pemerintah optimistis penerimaan bea cukai tahun 2020 capai targetPemerintah optimistis penerimaan bea cukai tahun 2020 capai targetSenin 13 Jan 2020 11:31Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai optimistis dapat kembali memberikan performa baik di tahun 2020. Penerimaan bea dan cukai diprediksi sampai target biarpun tarif cukai naik dan kinerja ekspor-impor belum tentu pulih dari tahun lalu.selengkapnya

 BPJS Kesehatan Harap Pajak Rokok Segera Tambal DefisitBPJS Kesehatan Harap Pajak Rokok Segera Tambal DefisitRabu 19 Sep 2018 10:56Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan berharap upaya pemerintah untuk menutup defisit keuangan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok segera dilakukan sebelum tahun depan. Perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Angka ini diperoleh setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pemselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :