Saatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakSaatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakJumat 19 Jan 2018 13:09Ridha Anantidibaca 4864 kaliSemua Kategori

Mendekati periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak (WP) - termasuk yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.selengkapnya

 Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 952 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakTax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakSenin 25 Mar 2019 11:06Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Isu tax ratio sempat disinggung dalam debat Capres 2019 lalu.Titik krusianya adalah tax ratio Indonesia terbilang masih rendah. Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brazil, dan Turki. Padahal, setiap 1% peningkatan tax ratio berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.95%.selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 1916 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Mau Lapor Pajak Tapi Lupa EFIN? Ini yang Harus DilakukanMau Lapor Pajak Tapi Lupa EFIN? Ini yang Harus DilakukanKamis 8 Mar 2018 13:23Ridha Anantidibaca 855 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak membuka layanan pemberian informasi terkait pelaporan SPT secara elektronik melalui kanal Twitter @kring_pajak (https://twitter.com/kring_pajak) dan live chat di situs www.pajak.go.id.selengkapnya

 Lebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT? Ini yang Harus DilakukanLebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT? Ini yang Harus DilakukanSenin 12 Mar 2018 14:49Ridha Anantidibaca 6033 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya akan menerima pemberitahuan apakah laporan mereka statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh WP untuk menyelesaikan laporan tersebut.selengkapnya

 Struktur Pajak Indonesia Harus Dibalik, Ini AlasannyaStruktur Pajak Indonesia Harus Dibalik, Ini AlasannyaKamis 24 Jan 2019 11:48Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, penarikan pajak pribadi atau PPh 21 masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sebab, menurut data yang diolah CITA, jumlahnya masih jauh di bawah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ PPnBm, PPh 25/29 Badan dan PPh Final.selengkapnya

 Warga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialWarga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialKamis 5 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.selengkapnya

 Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakSenin 19 Feb 2018 09:31Ridha Anantidibaca 2884 kaliSemua Kategori

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya

 E-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakE-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakKamis 1 Okt 2020 14:04Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Penerapan e-faktur 3.0 akan dilaksanakan mulai Kamis (1/10/2020). Pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup.selengkapnya

 Perbaiki Kepatuhan Pajak, Ini yang Harus Dilakukan PemerintahPerbaiki Kepatuhan Pajak, Ini yang Harus Dilakukan PemerintahJumat 4 Okt 2019 10:15Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Singapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSingapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSelasa 26 Jul 2016 10:56Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Singapura yang berusaha menyaingi kebijakan tax amnesty pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan insentif agar dana Warga Negara Indonesia (WNI) tidak pulang kampung bisa diantisipasi. Caranya dengan memberi pengusaha garansi dari kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1194 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 JK Ingatkan Pembenahan Pajak Harus Dimulai dengan Pembenahan ITJK Ingatkan Pembenahan Pajak Harus Dimulai dengan Pembenahan ITSelasa 24 Mei 2016 17:30Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, bahwa pembenahan pajak yang ada di Indonesia harus dibina, yakni dengan peningkatan informasi tentang data-data wajib pajak dan IT yang baik. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DjP) Kementerian Keuangan harus fokus ke pembenahan data tersebut. "Ini harus dibenahi dalam waktu singkat, yakni pembenahan IT.selengkapnya

 Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2824 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1248 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

 Pembahasan UU Tax Amnesty Harus Utamakan Faktor KeadilanPembahasan UU Tax Amnesty Harus Utamakan Faktor KeadilanSenin 23 Mei 2016 15:14Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi VI DPR RI dari Darmadi Durianto mengatakan, pembahasan UU Tax Amnesty harus mengutamakan faktor keadilan. Demikian disampaikannya saat menanggapi RUU Tax Amnesty yang diajukan pemerintah kepada DPR. Lebih lanjut dia menyarankan, agar RUU Tax Amnesty ini membuat para pengemplang pajak yang selama ini mangkir dari kewajibannya diberikan hukuman.selengkapnya

 Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Ahad 28 Ags 2016 08:52Administratordibaca 9656 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎sejak Juli 2016. Lantas siapa saja yang harus ikut dan memanfaatkan program ini? Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan,‎ tidak setiap orang atau wajib pajak harus ikut dalam program ini. Sebab, tax amnesty pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi seluruh wajib pajak.selengkapnya

 PP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakPP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakKamis 12 Des 2019 14:43Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan e-commerce akan menjadi basis pajak baru setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku 25 November 2019. Suryo menyingungg TV asing di Indonesia yang selama ini tidak bayar pajak harus mulai menyetorkannya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :