Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyikapi soal munculnya kontroversi Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari publik belakangan ini. Adapun, kontroversi itu antara lain seperti munculnya pertentangan dari publik melalui petisi di sosial media karena Tax Amnesty terkesan mulai menyasar kalangan menengah ke bawah.selengkapnya

Pihak Istana meminta Direktorat Jenderal Pajak segera mengklarifikasi stigma negatif tentang program tax amnesty yang menjadi viral di kalangan masyarakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal tersebut menanggapi penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap program itu, sampai akhirnya tagar #StopBayarPajak menjadi viral di media sosial twitter.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk segera memberi penjelasan terkait kesimpangsiuran informasi mengenai pengampunan pajak.selengkapnya

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat mendorong perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.selengkapnya

Pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak hingga kini masih belum selesai dilakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menegaskan, pemerintah sangat ingin pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty ini agar dapat selesai dibahas.selengkapnya

Pemerintah memotong anggaran sebesar Rp 50,016 triliun dari APBN 2016 melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan karena pendapatan negara dari sektor pajak pada 2016 diprediksi stagnan seperti tahun lalu.selengkapnya

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Muharam mendorong masyarakat melakukan uji materi atas Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review ini terutama ditujukan atas pasal 20 karena dianggap melindungi sebuah tindak pidana.selengkapnya

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan DPR telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan meminta upaya itu tidak disalahgunakan. "Jangan dalam penyelesaian RUU Pengampunan Pajak ini dimanfaatkan orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal, sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikselengkapnya

Organisasi Bea Cukai Dunia atau yang lebih dikenal World Customs Organization (WCO) melalui Sekretaris Jenderalnya, menyampaikan apresiasi kepada Bea Cukai Indonesia terkait modernisasi dan perkembangan reformasi kepabeanan yang meningkat secara signifikan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan perkembangan rancangan Revisi UU Pajak Penghasilan (PPh) masih jauh dari final. Ia menyampaikan, pihaknya masih melakukan pembahasan di internal Kemenkeu, bahkan draft atau rancangan RUU PPh juga belum dipresentasikan ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

Pemerintah mengakui penerimaan perpajakan masih akan mengalami tekanan sangat berat dan belanja bakal dipangkas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, penerimaan negara dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp 219 triliun. ''Penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya,'' kata Sri seusai sidang kabinet paripurna membahas nota keuanganselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada Pejabat eselon I, II dan III pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Istana Negara, Jakarta hari ini. Arahan Presiden Jokowi kepada anak buah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati rencananya akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Sehingga, tarif cukai rokok tetap sama dengan tahun 2018.selengkapnya

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Cina mengganti sejumlah pejabat baru dalam kabinet. Pada Senin (7/11), menteri keuangan baru dipilih. Pemerintah menunjuk Xiao Jie yang mantan kepala pajak dan wakil menteri keuangan.selengkapnya

Pemerintah, Juni lalu, telah memberlakukan kebijakan untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. Di mana pegawai dengan gaji di bawah 4,5 juta per bulan tidak perlu membayar pajak, guna meningkatkan daya beli masyarakat.selengkapnya

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

Obrolan di grup whatsapp Jumat (26/8) ramai. Salah satu anggota grup ada yang melempar pertanyaan terkait dengan program pengampunan pajak yang digelar pemerintah. “Ada yang sudah ikut TA , prosesnya lama enggak,” kira-kira begitu pertanyaan dari satu anggota. Dari situ, tanggapan bermunculan. Ada yang menjawab sudah ikut program amnesti pajak dan prosesnya relatif cepat,selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya