Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.selengkapnya

Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.selengkapnya

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

Program pengampunan pajak yang sudah memasuki periode kedua kian digencarkan. Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang kembali menyisir kalangan pejabat pemerintah.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara di lingkungan Kementerian/Lembaga atau K/L cukup tinggi. Hal ini didukung dari pengawasan internal yang dilakukan unit terkait di K/L.selengkapnya

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menerima suap sekira Rp1,3 miliar. Penangkapan tersebut, kata Sri Mulyani, bertolak belakang dengan niat pemerintahan kabinet kerja yang tengah gencar memberantas tindakan pungli dan korupsi.selengkapnya

Pemerintah tengah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Di sisi lain, pejabat pemerintahan diminta menjadi teladan dengan melaporkan harta kekayaan yang mungkin belum atau terlewatkan.selengkapnya

Tiga mantan pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III, yakni Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana, divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/10/2016). Ketiganya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.selengkapnya

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong kepatuhan para politisi baik yang duduk sebagai wakil rakyat maupun yang duduk di eksekutif terkait dengan pelaporan pajak.selengkapnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memburu pihak swasta atau perusahaan yang telah memberi suap ke salah satu pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berinisial PAW pada perkara suap penjualan faktur pajak fiktif tahun 2007-2013.selengkapnya

Kejaksaan Agung telah mengantongi satu nama calon tersangka baru dari unsur pejabat pajak terkait perkara dugaan tindak pidana suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013.selengkapnya

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam lalu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa.selengkapnya

Isu perpajakan global menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Profesor Toshiyuki Fushimi, mantan pejabat National Tax Agency (NTA) Jepang dan guru besar di Nihon University.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengingatkan kepada 24 pejabat eselon II Ditjen Pajak yang baru saja resmi dilantik untuk bisa meningkatkan kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) baik pribadi maupun badan. Bambang menuturkan, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah baik kantor wilayah maupun kantor pusat pajak. Salah satunya adalah bagaimana menaikan tingkat kepatuhan sekaligusselengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menantang seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan komisaris di BUMN untuk membantu pengintegrasian data BUMN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya