Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaBerapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Jika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 760 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Repatriasi Masih Wait & SeeRepatriasi Masih Wait & SeeJumat 7 Okt 2016 13:20Admindibaca 908 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap 95% dana repatriasi hasil amnesti pajak masih ada di bank gateway dan diperkirakan mulai mengalir ke pasar modal dalam 1-2 bulan mendatang.selengkapnya

 OJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingOJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingKamis 21 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1704 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini belum merampungkan satu aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemanfaatan dana repatriasi dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISabtu 17 Sep 2016 08:14Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ditjen Pajak akan berjuang untuk terus menagih hak pajak kepada empat perusahaan internet raksasa dunia, yakni Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo.selengkapnya

 Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Selasa 19 Jul 2016 08:42Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

 Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturAhad 14 Ags 2016 09:06Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 Jadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJumat 11 Mei 2018 12:24Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun berharap, kehadiran Undang-Undang, kompetensi para konsultan pajak dapat terus ditingkatkan. Jika RUU tersebut disahkan, maka organisasi konsultan pajak seperti IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) akan memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi dan pemberian izin kepada tenaga konsultan.selengkapnya

 Keringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKeringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKamis 5 Apr 2018 15:33Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Hadapi Industri Revolusi generasi keempat atau lazim disebut 4.0, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui RUU Kewirausahaan menggodok aturan agar bisnis startup diberikan keringanan tak perlu membayar pajak diawal 3-4 tahun usahanya. Ketua DPR Bambang Soesatyo menekankan aturan ini bertujuan untuk merangsang lahirnya berbagai kreatifitas bisnis start up. Dengan langkah tersebut,selengkapnya

 TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiTENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiRabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.selengkapnya

 Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekSenin 30 Mei 2016 12:02Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

 Intiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiIntiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiSenin 5 Sep 2016 14:13Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

PT Intiland Development Tbk menilai bahwa program pemerintah mengenai amnesti pajak mulai berdampak pada pemulihan penjualan properti di dalam negeri.selengkapnya

 Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanSelasa 19 Jul 2016 10:57Administratordibaca 3052 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

 Mulai hari ini, China kenakan pajak anti-dumping produk baja IndonesiaMulai hari ini, China kenakan pajak anti-dumping produk baja IndonesiaSelasa 23 Jul 2019 09:53Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan China mulai hari ini, Selasa 23 Juli 2019, mengenakan pajak bea masuk anti-dumping terhadap produk baja asal Indonesia. Selain Indonesia, negara lain seperti Jepang, Uni Eropa dan Korea Selatan juga akan dikenakan bea masuk yang sama.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan atur PPh atas Dimfra dan RDPTDitjen Pajak akan atur PPh atas Dimfra dan RDPTSelasa 25 Sep 2018 13:16Ridha Anantidibaca 776 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk mengatur tarif pajak penghasilan (PPh) atas dividen Dana Investasi Infrastruktur (Dimfra) dan atas Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT).selengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutDitjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutSenin 21 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa marketplace tidak akan menjadi wajib pungut atau wapu atas penjualan barang milik pedagang atau penyedia jasa.selengkapnya

 Perbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaPerbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaSenin 25 Jul 2016 20:30Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Bank-bank di Singapura menyatakan bahwa industri bank swasta akan mendukung upaya program Tax Amnesty Indonesia.selengkapnya

 Curhat Ditjen Pajak Soal Adopsi CloudCurhat Ditjen Pajak Soal Adopsi CloudJumat 20 Mei 2016 12:57Administratordibaca 1489 kaliSemua Kategori

Penggunaan layanan cloud computing dan virtualisasi saat ini sedang booming di kalangan pebisnis. Terbukti, berbagai perusahaan besar di global pun mulai menggunakan solusi ini. Tak terkecuali bagi VMWare. Cakupan yang luas dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang dinamis membuat cloud VMware unggulkan menjadi incaran para pebisnis.selengkapnya

 Jokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJumat 14 Okt 2016 15:06Ajeng Widyadibaca 694 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan seperti amnesti pajak maupun perbaikan dalam undang-undang yang mengatur PPh dan PPN.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :