Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyandera wajib pajak (WP) yang terbukti mengemplang pajak. Penyanderaan dilakukan oleh DJP yang bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Mei 2016 terhadap ARF, Direktur PT EJ yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp1,57 miliar.selengkapnya

Aturan baru terkait perluasan cakupan industri penerima pembebasan pajak penghasilan badan 100 persen atau tax holiday telah resmi di teken pemerintah. Aturan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang merevisi PMK 35/ 2018.selengkapnya

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Meskipun telah disahkan, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengubah kembali aturan tax holiday.selengkapnya

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya menghubungkan Ditjen Pajak dengan pengusaha menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar ikut program tax amnesty. Disadari bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP) baik secara perusahaan maupun perorangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa animo masyarakat di hari pertama pelaksanaan tax amnesty cukup besar. Ditjen Pajak menyatakan menghasilkan 11 wajib pajak yang membayar uang tebusan ke mereka. Hal ini diungkapkan oleh Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara, Pontas Pane.selengkapnya

Pemerintah mulai menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai Senin (18/7) pekan ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim tingginya minat wajib pajak untuk mengikuti kebijakan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir bulan lalu tersebut.selengkapnya

Sebagai langkah antisipasi membludaknya wajib pajak yang mendaftar pengampunan pajak (tax amnesty) di hari terakhir tahap pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Gedung Sudirman akan membuka pelayanan hingga malam hari.selengkapnya

Selain terus melakukan imbauan serta ajakan kepada pengusaha kelas kakap untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar mulai melirik para vendor dari badan usaha milik negara.selengkapnya

Seretnya penerimaan negara dan alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah mengambil jalan cepat. Pada 8 April 2016 lalu, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang tata cara penghentian penyidikan pidana pajak. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untukselengkapnya

Pengusaha kelas kakap telah mulai mengikuti program tax amnesty. Dalam bulan ini saja, rata-rata per harinya penerimaan negara melalui tarif tebusan bisa mencapai sekira Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.selengkapnya

Setelah memundurkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menembus target. Sebelumnya batas waktu penyampaian SPT via elektronik alias e-filing adalah akhir Maret 2016, kemudian diperpanjang menjadi akhir April 2016 kemarin.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan lebih serius mengejar wajib pajak (WP) besar untuk ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 mencantumkan pengenaan sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut tax amnesty. Sanksi tersebut menjadi hal mengerikan bagi WP, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan meningkatkan pelayanan program amnesti pajak menjelang berakhirnya masa periode satu penyampaian surat pernyataan harta pada 30 September 2016.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan ada 62 wajib pajak besar yang sudah mengajukan surat pernyataan harta (SPH) untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

Insentif diskon pajak penghasilan (PPh) final atas penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi aset turut mendorong realisasi penerimaan negara pada tahun ini. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sampai pekan terakhir April 2016 menunjukkan, realisasi penerimaan pajak dari kebijakan ini sudah mencapai Rp 104,91 miliar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya