Wamenkeu: Kerja di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Godaannya Paling BeratWamenkeu: Kerja di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Godaannya Paling BeratJumat 7 Des 2018 11:38Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, institusi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki tugas berat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebab, godaan untuk melakukan korupsi besarselengkapnya

 Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Jumat 7 Des 2018 11:14Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

 Andalkan Medsos, Sri Mulyani Ubah Komunikasi Kemenkeu ke PublikAndalkan Medsos, Sri Mulyani Ubah Komunikasi Kemenkeu ke PublikKamis 6 Des 2018 14:03Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang perubahan sistem komunikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, kini sistem komunikasi di Kemenkeu lebih menggunakan media sosial ketimbang protokoler.selengkapnya

 Menkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanMenkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanRabu 5 Des 2018 13:34Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi tech-savvy menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 30 Penyewa Kios di Mal Green Pramuka Square `Nunggak` Pajak Reklame30 Penyewa Kios di Mal Green Pramuka Square `Nunggak` Pajak ReklameJumat 9 Nov 2018 11:20Ridha Anantidibaca 839 kaliSemua Kategori

Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Cempaka Putih, Tati Saleha menempelkan stiker reklame bagi para penunggak pajak di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat.selengkapnya

 Pajak Reklame Nunggak, Kios Mall Green Pramuka Square Ditempel StikerPajak Reklame Nunggak, Kios Mall Green Pramuka Square Ditempel StikerKamis 8 Nov 2018 15:33Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cempaka Putih, Tati Saleha menghadiri penempelan stiker reklame bagi para penunggak pajak di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Penempelan ini dilakukan dengan tujuan pembayaran untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta 2018.selengkapnya

 MA tolak kasasi Pajak soal distribusi harta pailit Wirajaya PackindoMA tolak kasasi Pajak soal distribusi harta pailit Wirajaya PackindoSelasa 9 Okt 2018 09:10Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo.selengkapnya

 Solidaritas Hadapi Kejatuhan Rupiah, Pengusaha Ingin Bebas Beban PajakSolidaritas Hadapi Kejatuhan Rupiah, Pengusaha Ingin Bebas Beban PajakJumat 7 Sep 2018 10:41Ridha Anantidibaca 945 kaliSemua Kategori

Kejatuhan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi, khususnya dalam satu pekan terakhir memunculkan kekhawatiran mata uang Indonesia bakal terus tergerus. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai status perekonomian Indonesia saat ini lampu kuning atau harus berhati-hati, lantaran termasuk dalam negara yang rentan terhadap krisis.selengkapnya

 RI Naikkan Pajak Barang Impor hingga 10%, Terancam Sanksi WTO?RI Naikkan Pajak Barang Impor hingga 10%, Terancam Sanksi WTO?Kamis 6 Sep 2018 15:30Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan pajak 1.147 barang impor untuk meredam tekanan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Apakah kebijakan ini mendapat sanksi world trade organization (WTO)?selengkapnya

 GIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonGIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonRabu 8 Ags 2018 11:19Ridha Anantidibaca 899 kaliSemua Kategori

Saat ini sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dihitung berdasarkan kapasitas mesin. Ke depan, dalam rangka menyambut kendaraan ramah lingkungan, sistem perpajakan akan diubah menjadi berbasis emisi karbon CO2.selengkapnya

 Aplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKMAplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKMJumat 3 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 1151 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin dimudahkan dalam urusan transaksi perpajakan. Salah satunya dilakukan oleh pengembang aplikasi Klik46.selengkapnya

 Prit! Penunggak Pajak dan Pemasang Stiker di Pelat Nomor DitilangPrit! Penunggak Pajak dan Pemasang Stiker di Pelat Nomor DitilangRabu 25 Jul 2018 14:35Ridha Anantidibaca 878 kaliSemua Kategori

Polisi menilang pemilik mobil dan motor yang pajaknya jatuh tempo di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya itu, pemilik mobil yang memasang stiker di pelat nomor kendaraan juga disemprit.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Kondisi Perpajakan RI 10 Tahun LaluSri Mulyani Ungkap Kondisi Perpajakan RI 10 Tahun LaluJumat 13 Jul 2018 13:48Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kondisi perpanjangan di Indonesia pada 10 tahun lalu, ketika kesadaran membayar pajak masyarakat masih sangat rendah. Akibatnya pajak yang merupakan tulang punggung pembangunan menjadi sangat rapuh, namun kondisi tersebut menurut Sri Mulyani telah jauh berbeda saat ini.selengkapnya

 Telat Bayar Pajak Kendaraan? Ada Pemutihan Denda dari Pemprov DKITelat Bayar Pajak Kendaraan? Ada Pemutihan Denda dari Pemprov DKIKamis 28 Jun 2018 15:57Ridha Anantidibaca 1315 kaliSemua Kategori

Mulai 27 Juni sampai 31 Agustus 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.selengkapnya

 Pemerintah Kumpulkan Pajak Rp383,27 Triliun Sepanjang 2018Pemerintah Kumpulkan Pajak Rp383,27 Triliun Sepanjang 2018Jumat 18 Mei 2018 14:48Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga akhir April 2018 mencapai Rp383,27 triliun. Realisasi ini mencapai 26,91% dari target yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

 Sri Mulyani Percepat Pengajuan Insentif Bebas Pajak bagi InvestorSri Mulyani Percepat Pengajuan Insentif Bebas Pajak bagi InvestorSenin 16 Apr 2018 14:36Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mempermudah dan mempercepat pengajuan tax holiday dalam bentuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari lima bulan menjadi paling cepat lima hari saja. Harapannya agar lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hotel Mataram Lampaui TargetPenerimaan Pajak Hotel Mataram Lampaui TargetKamis 5 Apr 2018 14:51Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan, realisasi pajak hotel pada triwulan pertama mencapai 20 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 18 persen.selengkapnya

 Menteri Rini Usulkan Pajak Bunga Pinjaman Luar Negeri 5%—10%Menteri Rini Usulkan Pajak Bunga Pinjaman Luar Negeri 5%—10%Kamis 22 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengusulkan penurunan pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi kisaran 5%-10%.selengkapnya

 Lapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaLapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaSelasa 20 Mar 2018 11:27Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantor pusat Kementerian PUPR.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :