Dukung Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Bogor Adakan`Coffee Morning`  bersama Para Pengusaha di Bidang CukaiDukung Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Bogor Adakan`Coffee Morning` bersama Para Pengusaha di Bidang CukaiJumat 11 Okt 2019 13:19Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan pelayanan dan dukungan kepada pengguna jasa, Bea Cukai Bogor adakan ‘Coffee Morning’ pada Selasa (01/10) lalu.selengkapnya

 Ribuan Mobil Mewah Menunggak PajakRibuan Mobil Mewah Menunggak PajakJumat 15 Feb 2019 14:20Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Ada data mengejutkan yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 2.667 mobil mewah di DKI Jakarta hingga saat ini menunggak pajak kendaraan bermotor. Kalau dijumlah pajak yang belum dibayarkan totalnya sekitar Rp89 miliar. Pemprov DKI harus tegas dan terus memburu para pemilik mobil yang menunggak pajak untuk menunaikan kewajiselengkapnya

 Badung Bidik Pajak Transaksi Online Kamar HotelBadung Bidik Pajak Transaksi Online Kamar HotelJumat 19 Okt 2018 09:56Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Pemkab Badung mengusulkan regulasi ke pusat untuk membidik pajak transaksi kamar hotel yang dilakukan secara online.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Kamis 13 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Perubahan tariff PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan Menteri tersebut sebelumnya telah diumumkan pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rabu 05 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 967 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Rabu 9 Nov 2016 13:30Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Menanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakMenanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 13:16Administratordibaca 822 kaliSemua Kategori

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiPENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiRabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.selengkapnya

 Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahSenin 27 Jun 2016 14:18Administratordibaca 1609 kaliSemua Kategori

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 3086 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 Sempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 11:51Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.selengkapnya

 Penyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataPenyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataSenin 26 Okt 2020 14:36Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Penyerapan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah. Sejak digelontorkan sekitar April lalu, stimulus fiskal yang langsung ditangani oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini jauh di bawah rata-rata serapan program PEN.selengkapnya

 Aksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilAksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilJumat 7 Okt 2016 14:35Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis Google akan membayar pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pasalnya, sejak bulan lalu, Google mulai menunjukkan itikad baik dengan bersedia untuk menjalani tahap pemeriksaan.selengkapnya

 Ekonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaEkonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaSelasa 14 Nov 2017 09:31Ajeng Widyadibaca 333 kaliSemua Kategori

Pelemahan minat belanja masyarakat jadi sorotan pelaku usaha. Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam periode tertentu guna mengatasi persoalan itu. Namun, Ekonom dan Peneliti Pajak menilai, bila diterapkan, dampak kebijakan tersebut hanya sesaat.selengkapnya

 Perubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakPerubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakKamis 24 Nov 2016 11:58Ajeng Widyadibaca 946 kaliSemua Kategori

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak.selengkapnya

 Pelebaran Defisit, Darmin: Jangan Sampai Utang BablasPelebaran Defisit, Darmin: Jangan Sampai Utang BablasSelasa 26 Jul 2016 08:44Administratordibaca 561 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pada situasi ekonomi global saat ini sulit mencapai laju ekonomi lebih dari lima persen. Karena itu, pemerintah akan mengandalkan belanja modal, khususnya infrastruktur, guna mencapai potensi pertumbuhan tersebut.selengkapnya

 Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapTumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapRabu 19 Ags 2020 11:34Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya

 Penghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakPenghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakSelasa 15 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 1350 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramDitjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramSelasa 15 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 731 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Pemeriksaan Pajak, Ini Kata Dirjen Pajak!Pengusaha Keluhkan Pemeriksaan Pajak, Ini Kata Dirjen Pajak!Selasa 18 Sep 2018 09:44Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan pajak banyak dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Selain dianggap tak memberikan kepastian, langkah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak atau pelaku usaha yang notabene memiliki catatan kepatuhan yang baik dianggap justru dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :