Revisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniRevisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniJumat 16 Des 2016 09:50Ajeng Widyadibaca 647 kaliSemua Kategori

Arcandra mengakui, belum kelarnya revisi hingga kini, lantaran kuatnya beda pendapat antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 REVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaREVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaRabu 24 Jul 2019 13:39Ridha Anantidibaca 972 kaliSemua Kategori

Selain tentang tarif, pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga mencakup pembahasan mengenai perluasan obyek pajak yang nantinya akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak.selengkapnya

 Ini argumen Apindo keberatan terkait penambahan objek pajak (PPh)Ini argumen Apindo keberatan terkait penambahan objek pajak (PPh)Jumat 26 Jul 2019 09:52Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kabar mengenai rencana penambahan objek Pajak Penghasilan (PPh) dalam revisi Undang-Undang (UU) PPh tidak masuk akal.selengkapnya

 REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan OpsionalREVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan OpsionalJumat 20 Apr 2018 10:40Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Pengenaan PPh final bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah akan dikenakan opsional dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013.selengkapnya

 Selain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiSelain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiRabu 14 Feb 2018 14:50Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Selain revisi UU Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga tengah membahas secara intens mengenai perubahan UU Cukai.selengkapnya

 Aturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanAturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanSabtu 27 Ags 2016 12:57Administratordibaca 1039 kaliSemua Kategori

oordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sudah tahap finalisasi.selengkapnya

 Nasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakNasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakSenin 30 Mei 2016 10:27Administratordibaca 803 kaliSemua Kategori

Pemerintah gencar mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di pasar modal ataupun di sektor riil. Namun, pertumbuhan investasi ini tergantung dari pembahasan mengenai revisi target pajak yang akan dilakukan pemerintah. Pada Juni, pemerintah bersama DPR RI akan membahas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang di dalamnya akan melakukanselengkapnya

 Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Paket Perpajakan Dimatangkan, Tax Holiday DiperluasPaket Perpajakan Dimatangkan, Tax Holiday DiperluasSenin 3 Des 2018 11:31Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan reformasi perpajakan seraya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan revisi undang-undang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.selengkapnya

 Kemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 15:13Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Di tengah makin sempitnya batas waktu periode pertama amnesti pajak, pemerintah masih terus berupaya mengejar target. Salah satu yang dilakukan adalah merevisi sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi petunjuk teknis Undang-Undang (UU) No. 11/ 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 TOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasTOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasRabu 24 Ags 2016 16:46Administratordibaca 1326 kaliSemua Kategori

Berkah program amnesti pajak memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.selengkapnya

 RUU TAX AMNESTY: Dana Repatriasi Bisa Lirik BEIRUU TAX AMNESTY: Dana Repatriasi Bisa Lirik BEIRabu 25 Mei 2016 15:29Administratordibaca 1115 kaliSemua Kategori

Seluruh saham emiten Bursa Efek Indonesia akan menjadi salah satu wadah dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hasil koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) saham bisa digunakan sebagai salah satu instrumen penampung dana repatriasi. Namun, saham tersebut dikunci (lock-up) dalam jangka waktu tertentu.selengkapnya

 Pemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakPemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakJumat 2 Ags 2019 11:08Ridha Anantidibaca 221 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan setuju dengan rencana pemerintah yang kembali menyiapkan revisi kebijakan tax allowance.selengkapnya

 Revisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanRevisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanJumat 30 Nov 2018 09:17Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Soal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSoal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSelasa 27 Nov 2018 09:11Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan tampaknya masih menjadi poin pengganjal dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kemkeu pasrah pada proses pembahasan dengan DPR yang tak kunjung dijadwalkan, bahkan akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan ini.selengkapnya

 Dinilai Rendah, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir Jadi 30 PersenDinilai Rendah, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir Jadi 30 PersenSelasa 15 Mei 2018 14:03Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri mengatakan pajak parkir di Jakarta akan dinaikkan menjadi 30 persen dari semula hanya 20 persen.selengkapnya

 RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Pemerintah targetkan revisi aturan insetif tax alowance rampung April iniPemerintah targetkan revisi aturan insetif tax alowance rampung April iniKamis 26 Apr 2018 10:39Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok revisi aturan insentif perpajakan berupa keringanan pajak (tax alowance) untuk mendorong investasi dalam negeri. Revisi beleid tax allowance ditargetkan selesai pada April ini dan dapat dinikmati oleh investor pada Mei 2018.selengkapnya

 Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Jumat 26 Jan 2018 12:01Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRevisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata JonanRabu 11 Jan 2017 14:11Ajeng Widyadibaca 430 kaliSemua Kategori

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, revisi PP Nomor 1/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara (minerba), bukan untuk satu badan usaha tertentu saja.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :