Cari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberCari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberSelasa 18 Okt 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 772 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih belum memutuskan rencana pembiayaan di muka (front loading) pada akhir tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran belanja tahun ini dan awal 2017. Realisasi rencana tersebut baru akan ditentukan pemerintah pada bulan November atau Desember mendatang.selengkapnya

 Tax Amnesty Berlaku, Keuangan dan Riil Rebutan Dana Rp 1.000 T?Tax Amnesty Berlaku, Keuangan dan Riil Rebutan Dana Rp 1.000 T?Jumat 1 Jul 2016 09:53Administratordibaca 1236 kaliSemua Kategori

Pemerintahan bersiap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli 2016. Saat kebijakan ini berjalan, diharapkan bisa memicu masuknya dana repatriasi hingga Rp 1.000 triliun ke Indonesia.selengkapnya

 Gaji Rp 7 Juta/Bulan Bisa Beli Rusunami Bebas PPN, Ini SyaratnyaSabtu 16 Jan 2016 08:42Administratordibaca 1883 kaliSemua Kategori

Kini membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan yang menjadi salah satu isi paket ekonomi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 296/PMK.010/2015.selengkapnya

 Ketua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik LagiKetua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik LagiRabu 5 Okt 2016 09:52Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif hasil pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang selesai pada 30 September 2016 lalu.selengkapnya

 Deddy Mizwar: Pengampunan Pajak Jadi Kesempatan Membangun NegaraDeddy Mizwar: Pengampunan Pajak Jadi Kesempatan Membangun NegaraKamis 25 Ags 2016 08:14Administratordibaca 774 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar turut mengimbau warga Jawa Barat bahkan rakyat Indonesia secara umum untuk memanfaatkan kesempatan pengampunan hutang pajak melalui program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Rakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestyRakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 11:19Administratordibaca 1055 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Muhammad Sairi Hasbullah mengatakan, meski pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) tidak akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.selengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Rini Rayu Sri Mulyani Pangkas Pajak AvturRini Rayu Sri Mulyani Pangkas Pajak AvturKamis 14 Feb 2019 13:55Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi meminta beberapa menteri kabinet kerja untuk menghitung ulang harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).selengkapnya

 9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 Miliar9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 MiliarJumat 21 Des 2018 11:11Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Tak hanya di kota besar, perusahaan penunggak pajak juga masih banyak dijumpai di Mojokerto. Salah satunya perusahaan yang bergerak di pertambangan galian C. Saat ini terdapat 9 perusahaan yang menunggak pajak minerba Rp 6,7 miliar.selengkapnya

 Badan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakBadan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakJumat 21 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif bagi badan usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Ini untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya

 Ditjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturDitjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Hingga hari ini, sekitar 6,4 juta Wajib Pajak sudah melaporkan SPTHingga hari ini, sekitar 6,4 juta Wajib Pajak sudah melaporkan SPTRabu 21 Mar 2018 14:02Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Hingga hari ini, Selasa (20/3), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat sudah ada 6,4 juta wajib pajak (WP) yang telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2017.selengkapnya

 Perolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongPerolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongJumat 8 Des 2017 11:18Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak reklame yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi nampaknya tidak bisa terpenuhi. Karena hingga awal Desember 2017 ini baru mendapat Rp26 miliar dari target sebesar Rp86 miliar.selengkapnya

 Perolehan Pajak Reklame 2017 Pemkot Bekasi JeblokPerolehan Pajak Reklame 2017 Pemkot Bekasi JeblokKamis 7 Des 2017 13:17Ridha Anantidibaca 1533 kaliSemua Kategori

Dipenghujung 2017, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame di Kota Bekasi kembali jeblok. Pasalnya, dari target sebesar Rp86 miliar, hingga Desember ini baru terealisasi Rp 26 miliar.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASTOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASAhad 14 Ags 2016 18:29Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Instrumen Dana Tax Amnesty Segera DifinalisasiInstrumen Dana Tax Amnesty Segera DifinalisasiRabu 13 Jul 2016 08:14Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan, sampai saat ini instrumen penempatan dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak masih dalam tahap finalisasi.selengkapnya

 Turunkan PPh Final, AKI: Perusahaan Konstruksi UntungTurunkan PPh Final, AKI: Perusahaan Konstruksi UntungKamis 19 Mei 2016 18:08Administratordibaca 1306 kaliSemua Kategori

Sektor jasa konstruksi selama ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final oleh pemerintah. Adapun besarannya tergantung kualifikasi usaha, namun besarannya 2-6 persen. Kebijakan pemerintah yang satu ini pun dikeluhkan oleh pengusaha sektor jasa konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).selengkapnya

 Kontraktor Sebut Pajak di Jasa Konstruksi Hambat Daya SaingKontraktor Sebut Pajak di Jasa Konstruksi Hambat Daya SaingKamis 19 Mei 2016 18:06Administratordibaca 2864 kaliSemua Kategori

Pengusaha di sektor jasa konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final di sektor jasa konstruksi. Adapun besaran PPh final ini ada di kisaran 2-6 persen. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AKI, Zali Yahya, pengenaan PPh final tersebut kurang kondusif untuk pengembangan industri konstruksiselengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1993 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :