residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia. Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasiselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dinilai harus lebih banyak lagi mempublikasikan mengenai orang Indonesia yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya kepada orang-orang kaya yang selama ini belum patuh.selengkapnya

Tahun 2018 merupakan era keterbukaan informasi terkait perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di mana tidak ada satupun orang yang bisa lari menghindari pajak. Hal ini merupakan komitmen dari negara-negara G20 dan OECD untuk memberangus praktik pengemplangan pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

Memberi pengampunan bagi para wajib pajak nampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dinilai menjadi jalan tengah, ketika upaya merebut kembali triliunan dana yang tertanam di kawasan tax haven menemui kebuntuan.selengkapnya

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Obrolan di grup whatsapp Jumat (26/8) ramai. Salah satu anggota grup ada yang melempar pertanyaan terkait dengan program pengampunan pajak yang digelar pemerintah. “Ada yang sudah ikut TA , prosesnya lama enggak,” kira-kira begitu pertanyaan dari satu anggota. Dari situ, tanggapan bermunculan. Ada yang menjawab sudah ikut program amnesti pajak dan prosesnya relatif cepat,selengkapnya

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

Pemerintah tampak mati-matian mengejar target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.318,7 triliun. Saat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnestymasih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penerimaan pajak di tiga bulan pertama tahun ini baru Rp 188 triliun, baru 14,2% dari target. Berbagai cara dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terbaru adalah menyetujui percepatan kerjasamaselengkapnya

Program pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”selengkapnya

Kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak benar-benar terlaksana. Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU Pengampunan Pajak tidak ha nya membuat kekayaan konglomerat In donesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan menemukan 889 data wajib pajak yang cocok dengan data Panama Papers 1.038 wajib pajak. Dari data Panama Papers yang telah dicocokkan, ada yang memiliki NPWP dan ada yang belum terindentifikasi NPWP-nya. Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi mengatakan, beradasarkan catatan DJP terdapat nama yang telah diidentifikasi NPWP sebanyak 272 (dari 889).selengkapnya

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menerangkan, Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tidak hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) yang memiliki aset di luar negeri, namun bisa dimanfaatkan orang Indonesia yang memiliki harta di dalam negeri.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya