Pengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekPengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekKamis 20 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Di satu sisi pemerintah bertekad untuk secepatnya menerapkannya, di sisi lain masih ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

 Sri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSenin 19 Okt 2020 15:56Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia bersama G20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Diterangkan juga bahwa, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.selengkapnya

 Trump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectTrump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectRabu 22 Jul 2020 16:06Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Pajak Netflix belum bisa ditarik. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) belum sepakat dengan Indonesia atas pajak digital ini.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuPembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuSelasa 21 Jul 2020 13:58Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingRabu 3 Jun 2020 15:08Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingSelasa 2 Jun 2020 12:17Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Selasa 28 Jan 2020 14:20Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Kemunculan perusahaan digital saat ini tidak diimbangi oleh pengenaan pajak baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah memetik manfaat ekonomi dari negara yang bukan tempat beridirinya perusahaan tersebut.selengkapnya

 Mengupas Kriteria The Next Dirjen PajakMengupas Kriteria The Next Dirjen PajakSelasa 29 Okt 2019 09:52Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Robert Pakpahan sudah masuk ke usia pensiun sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019. Dengan begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus segera mencari penggantinya untuk memimpin Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Tren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatTren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Tren reformasi pajak di sejumlah negara mengalami pelambatan. Langkah berani dibutuhkan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang akan dihadapi pada masa depan.selengkapnya

 OECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatOECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:15Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa reformasi pajak di sebagian besar negara ekonomi utama menunjukkan pelambatan.selengkapnya

 Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraTambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya

 Gandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data PerpajakanGandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data PerpajakanRabu 20 Mar 2019 14:00Ridha Anantidibaca 1110 kaliSemua Kategori

Indonesia kini sudah berkomitmen bisa melakukan pertukaran data informasi pajak dengan sejumlah negara. Hal ini dilakukan agar laporan pajak bisa lebih mudah.selengkapnya

 Otoritas Pajak Diminta Tak Menambah Beban Laporan PajakOtoritas Pajak Diminta Tak Menambah Beban Laporan PajakSenin 23 Apr 2018 09:32Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak diminta untuk lebih meningkat basis pajak, ketimbang memperbanyak regulasi yang mempersulit Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh.selengkapnya

 Pajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahPajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahJumat 23 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

 Pengamat : Prospek konsensus global soal pajak dalam digital ekonomi tidak jelasPengamat : Prospek konsensus global soal pajak dalam digital ekonomi tidak jelasJumat 23 Mar 2018 10:04Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

 Wajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruWajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruSenin 5 Feb 2018 11:44Ridha Anantidibaca 934 kaliSemua Kategori

Sejumlah langkah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan memberlakukan aturan mandatory disclosure rule (MDR) dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Lanskap Berubah, Ini Penjelasan Ditjen PajakLanskap Berubah, Ini Penjelasan Ditjen PajakSenin 5 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, perubahan lanskap perpajakan global yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh empat variabel.selengkapnya

 Anak Usaha Perusahaan Global Wajib Buat Laporan PajakAnak Usaha Perusahaan Global Wajib Buat Laporan PajakJumat 19 Jan 2018 13:21Ridha Anantidibaca 4873 kaliSemua Kategori

MUC Tax Research Institute menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur kewajiban pelaporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) yang menyasar wajib pajak badan atau perusahaan di dalam negeri, baik yang bertindak sebagai induk usaha maupun konstituen atau afiliasi dari grup usaha yang berpusat di negara lain. Direktorat Jenderal Pajak mempertegas kewajiban pelaporan dokumen pselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :