Genjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakGenjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakJumat 16 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Hapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatHapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatJumat 16 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1168 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

 Dirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegDirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegJumat 14 Sep 2018 14:55Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya

 DJP Minta Caleg Buka-bukaan SPTDJP Minta Caleg Buka-bukaan SPTJumat 14 Sep 2018 14:49Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif (Caleg) dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya

 Bea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilBea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilRabu 2 Mei 2018 16:22Ridha Anantidibaca 1095 kaliSemua Kategori

Kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM) merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan tersebut untuk mendukung dan memajukan industri kecil menengah agar dapat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Kuasa Hukum tak harus Konsultan Pajak, Apindo: Dampaknya tak SignifikanKuasa Hukum tak harus Konsultan Pajak, Apindo: Dampaknya tak SignifikanRabu 2 Mei 2018 11:17Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kuasa Hukum Wajib Pajak– dengan tidak mengharuskan oleh konsultan pajak– dinilai tidak akan berdapak signifikan terhadap wajib pajak (WP) dalam memberikan kuasa hukumnya, karena hal itu hanya sekadar memperbanyak pilihan.selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1045 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Sepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidaySepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidayRabu 31 Jan 2018 14:57Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baik tax allowance dan tax holiday kian sepi peminat. Rencana revisi kembali beleid tersebut pun kembali bergulir.selengkapnya

 Kemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceKemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceSenin 29 Jan 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1248 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) kembali memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Lantaran di awal tahun ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentuselengkapnya

 IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakSenin 18 Des 2017 12:47Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2959 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 RUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceRUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceJumat 8 Des 2017 09:28Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Selasa 28 Nov 2017 14:00Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakPeraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2109 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarJumat 24 Feb 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 1004 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

 IUPK Sementara, KESDM Bantah Freeport Anak EmasIUPK Sementara, KESDM Bantah Freeport Anak EmasJumat 3 Feb 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 673 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara untuk PT Freeport Indonesia, mencurigakan. Bukti keberpihakan negara terhadap industri tambang asal AS.selengkapnya

 Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

 Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenPajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenSenin 31 Okt 2016 11:52Administratordibaca 1123 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen atas Pajak Penghasilan (PPh) pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober tahun ini.selengkapnya

 Tahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPHTahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPHJumat 30 Sep 2016 21:39Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Program Tax amnesty tahap pertama tersisa kurang dari 12 jam. Hal itu membuat sebagian wajib pajak (WP) di KPP Pratama Menteng Dua, Jakarta, khawatir lantaran belum melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH)-nya sebagai persyaratan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyPemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 1022 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :