Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSabtu 17 Sep 2016 07:27Administratordibaca 956 kaliSemua KategoriPeraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya
Telisik SPT tahunan mulai 1 Juli, ini yang kantor pajak periksa dan besaran dendanyaSenin 15 Jun 2020 14:07Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua KategoriWajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal meneliti hasil penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaSenin 5 Des 2016 11:37Ajeng Widyadibaca 1179 kaliSemua KategoriNama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya
Ditjen Pajak Jamin Tak Akan Periksa Wajib Pajak TertentuSenin 26 Mar 2018 09:30Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) yakin setelah data wajib pajak terkumpul dengan lengkap, tidak akan ada lagi pemeriksaan berulang terhadap WP yang patuh.selengkapnya
Siap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSelasa 16 Jun 2020 10:05Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua KategoriPemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP) pasca keputusan penerapan new normal di lingkungan otoritas pajak.selengkapnya
Ditjen Pajak: 1 Petugas Pajak Bisa Periksa 15 OrangRabu 9 Mar 2016 06:26Administratordibaca 1846 kaliSemua KategoriPemeriksaan akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar penerimaan dan peningkatan basis wajib pajak pada 2016. Tentunya bila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal diberlakukan. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Edi Slamet Irianto menyebutkan jumlah pemeriksa sekarang berjumlah 4.551 orang.selengkapnya
Bukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsJumat 13 Mei 2016 16:44Administratordibaca 847 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya
Sinergi Pajak, Bea Cukai dan Ditjen Anggaran Incar Rp50 TRabu 26 Jun 2019 14:18Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun melalui program sinergi antar Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya
Dongkrak Penerimaan Negara, Sinergi Tiga Ditjen DiperkuatKamis 28 Mar 2019 13:13Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem penerimaan negara.selengkapnya
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakRabu 26 Jun 2019 08:43Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua KategoriPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Kemenkeu-Kemendagri berkomitmen dalam penyediaan data kependudukan untuk perpajakanSelasa 6 Nov 2018 15:13Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyepakati komitmen penyediaan data kependudukan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya
Joint program Ditjen Pajak, Bea Cukai dan Anggaran bisa tambah penerimaan Rp 50 TRabu 26 Jun 2019 10:13Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan melakukan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya
Optimalkan penerimaan, ini skema kerjasama Ditjen Pajak, Bea Cukai dan AnggaranSenin 1 Jul 2019 14:20Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua KategoriTiga direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan program bersama untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tiga direktorat tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dari program bersama tersebut, Kemkeu menargetkan penerimaan bisa bertambah Rp 50 triliun.selengkapnya
Menkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakSabtu 21 Mei 2016 15:47Administratordibaca 3113 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya
Sri Mulyani: Program Secondment Akan Tingkatkan Penerimaan NegaraJumat 29 Mar 2019 11:25Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan secondment antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya
Tingkatkan penerimaan pajak, Kemkeu jalin kolaborasi lewat program secondmentKamis 28 Mar 2019 15:30Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan secondment antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya
Kemenkeu Sinergikan Program Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan NegaraKamis 27 Jun 2019 14:30Ridha Anantidibaca 998 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, program sinergi ini ditujukan untuk membangun ekosistem kepatuhan demi mengoptimalkan pelayanan.selengkapnya
Wamenkeu Mo Dorong Penguatan Sinergi DJP dan DJBCSelasa 11 Okt 2016 11:05Admindibaca 801 kaliSemua KategoriKegiatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, Gedung Keuangan Negara, Bandung ini dipimpin Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, dihadiri Inspektur Jenderal KA Badaruddin, Staf Ahli bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorselengkapnya
Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaRabu 26 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB) meningkatkan kepatuhan pajak serta kemudahan berusaha.selengkapnya
DJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjenKamis 14 Mar 2019 10:38Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua KategoriPMK mengenai e-commerce akan segera berlaku per 1 April 2019. Sayangnya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
