“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

Meski Bank Indonesia (BI) telah menerapkan reformulasi kebijakan suku bunga acuan baru yakni BI 7 Days (Reverse) Repo Rate, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tetap akan menerapkan kebijakan batas atas (capping) suku bunga deposito bagi perbankan.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau agar perbankan bisa jemput bola kepada nasabah untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Jemput bola diharap membuat nasabah perbankan bisa lebih cepat tahu dan mengerti manfaat amnesti pajak.selengkapnya

PT Bank OCBC NISP Tbk menganggap tidak akan ada tekanan signifikan pada likuiditas perbankan terutama Dana Pihak Ketiga (DPK), jika pemerintah memangkas pajak bunga obligasi. Pemerintah memangkas pajak bunga obligasi dari 15 persen menjadi lima persen.selengkapnya

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

Langkah pemerintah yang memasukkan empat bank asing menjadi bank persepsi penampung dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty mendapatkan kritik dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Pasalnya, hal itu justru dinilai membuat tujuan dari program pengampunan pajak menjadi melenceng.selengkapnya

Ekonom berpendapat untuk menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak cukup berbekal instrumen yang sudah ada. Ekonom Universitas Gajah Mada A. Tony Prasetiantono berpendapat perbankan tak perlu repot mempersiapkan instrumen khusus untuk menampungnya. Dana repatriasi ini cukup ditempatkan pada instrumen yang lazim, semisal deposito.selengkapnya

Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di sisi lain hal tersebut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ikuiditas perbankan dan pada akhirnya mendorong perbankan menaikkan suku bunga simpanan serta selanjutnya kredit, kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.selengkapnya

Pemerintah saat ini sudah memiliki insentif mengenai Dana Hasil Ekspor (DHE), namun ternyata banyak eskportir yang belum memanfaatkan bahkan mengetahui insentif tersebut.selengkapnya

Indonesia dan negara G20, mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan pada akhir 2018. Aturan keterbukaan informasi, atau automatic exchange of information (AEoI) diberlakukan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku pesimis Indonesia bakal mengikuti aturan tersebut. Alasannya, sampai detik ini, regulasi yang mengatur kerahasiaan bank,selengkapnya

Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya

Morgan Stanley, bank investasi yang berbasis di Amerika Serikat, mengestimasi arus dana repatriasi yang masuk dari pelaksanaan pengampunan pajak bisa memperlonggar loan-to-deposit ratio (LDR) perbankan hingga 14%. Dengan demikian, pelaku perbankan domestik diprediksi kembali memiliki ruang untuk terus menyuntikkan kredit.selengkapnya

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, target pajak akan sulit tercapai tahun ini. Dia memperkirakan target pajak akan tercapai sekitar 90%.selengkapnya

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengaku telah melakukan simulasi terhadap besaran potensi dana pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya