DPR Diminta Tak Sandera UU Tax AmnestyDPR Diminta Tak Sandera UU Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 09:13Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

 Tegakkan Tax Amnesty di SingapuraTegakkan Tax Amnesty di SingapuraSenin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya

 Tiket Bioskop Mahal karena Pajak Terlalu TinggiTiket Bioskop Mahal karena Pajak Terlalu TinggiSelasa 2 Apr 2019 14:00Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha bioskop mendesak pemerintah menurunkan dan menyeragamkan besaran pajak bioskop hanya 10% saja di seluruh wilayah Indonesia. Pajak yang tinggi membuat harga tiket bioskop mahal.selengkapnya

 Kadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakKadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakRabu 21 Sep 2016 08:26Administratordibaca 535 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menindak tegas manajemen Google jika enggan membayar pajak di Indonesia. Tindakan tegas tersebut penutupan atau pemblokiran sementara situs Google di Tanah Air sampai melunasi utang pajak.selengkapnya

 Pemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunPemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunJumat 27 Jan 2017 14:39Ajeng Widyadibaca 778 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

 Momentum Bersih-bersih Aparat KorupMomentum Bersih-bersih Aparat KorupRabu 23 Nov 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 898 kaliSemua Kategori

Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

 Pengamat: DPR Jangan Sandera UU Tax AmnestyPengamat: DPR Jangan Sandera UU Tax AmnestyJumat 10 Jun 2016 15:38Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

 Gubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajakGubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajakSenin 15 Jan 2018 09:49Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya.selengkapnya

 Implementasi Single Identity Number Bisa Bantu Optimalkan Setoran PajakImplementasi Single Identity Number Bisa Bantu Optimalkan Setoran PajakSelasa 6 Nov 2018 11:11Ridha Anantidibaca 908 kaliSemua Kategori

Penguatan basis data melalui implementasi single indentity number (SIN) mendesak dilakukan agar bisa mengoptimalkan aktivitas pemungutan pajak.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanPengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanRabu 31 Ags 2016 18:05Administratordibaca 618 kaliSemua Kategori

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan, konglomerat pengemplang pajak serta wajib pajak yang menyembunyikan dananya di luar negeri seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, bukan malah mendapatkan pengampunan.selengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1400 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

 Pengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasPengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasJumat 27 Sep 2019 12:04Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pengusaha mendesak penurunan batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk fasilitas pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Pasalnya, pelonggaran ketentuan pengembalian PPN yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup ampuh mengerek minat belanja turis asing.selengkapnya

 PMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPPMK Pajak E-Commerce Ditarik, Pemerintah Perlu Terbitkan PPSenin 8 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Institute for Digital Law and Society (Tordillas) mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum alternatif solusi mengisi kekosongan penerapan e-commerce usai Menteri Keuangan mencabut PMK No. 210/2018.selengkapnya

 Ritel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceRitel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceKamis 24 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha ritel konvensional mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait kesetaraan pajak terhadap perusahaan toko online dan toko konvensional.selengkapnya

 Miliarder Ini Minta Kenaikan Pajak Buat Bantu Orang MiskinMiliarder Ini Minta Kenaikan Pajak Buat Bantu Orang MiskinKamis 23 Jun 2016 07:56Administratordibaca 1034 kaliSemua Kategori

Kesenjangan yang kian melebar antara orang kaya dan miskin mendorong miliarder asal Hong Kong Li Ka-shing menyerukan penerapan pajak perusahaan yang lebih tinggi, guna mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Dia turut mendesak pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi meningkatnya ketidakpuasan di kalangan generasi muda dengan menyediakan kesempatan kerja yang ebih banyak.selengkapnya

 DPR Diminta tak Mempersulit RUU Pengampunan PajakDPR Diminta tak Mempersulit RUU Pengampunan PajakSabtu 11 Jun 2016 08:52Administratordibaca 847 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako meminta kalangan DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Sebab pengampunan pajak ini mendesak untuk disahkan karena berkaitan dengan nasib APBN Perubahan 2016 dan juga APBN 2017.selengkapnya

 SPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuSPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuKamis 15 Ags 2019 14:27Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pembebasan pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). Asosiasi mendesak Menkeu menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya

 Kesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanKesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanSelasa 22 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Organisasi nirlaba, Oxfam mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak orang kaya dan perusahaan. Tujuannya mengatasi kesenjangan global yang semakin meningkat.selengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraPengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraKamis 10 Nov 2016 13:25Administratordibaca 571 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP) dinilai tidak konsisten.selengkapnya

 Jokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasJokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasKamis 15 Ags 2019 14:48Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). SPS meminta Menkeu untuk menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :