Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Soal efek penerapan pajak pulsa, begini respon Distribusi Voucher Nusantara (DIVA)Soal efek penerapan pajak pulsa, begini respon Distribusi Voucher Nusantara (DIVA)Senin 30 Ags 2021 14:36Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Emiten PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) mengemukakan jika penerapan tarif pajak pulsa yang diberlakukan pemerintah di awal tahun, memiliki dampak pada perseroan namun tidak menurunkan kinerja.selengkapnya

 Distribusi Voucher Nusantara (DIVA) sebut efek penerapan pajak pulsa berjangka pendekDistribusi Voucher Nusantara (DIVA) sebut efek penerapan pajak pulsa berjangka pendekSenin 30 Ags 2021 14:29Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Emiten PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) mengemukakan jika penerapan tarif pajak pulsa yang diberlakukan pemerintah di awal tahun, memiliki dampak pada perseroan namun tidak menurunkan kinerja.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanPajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanJumat 29 Mar 2019 09:55Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagaimana diketahui, aturan itu rencananya diberlakukan pada 1 April 2019.selengkapnya

 UMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceUMKM Minta Tunda Aturan Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 13:02Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap pemerintah menunda penerapan pajak bagi pelapak dengan skala usaha kecil menengah (UKM) hingga akhir tahun ini. Dia meminta, penundaan tersebut seiring dengan perluasan pasar bagi pelapak lewat marketplace yang diikutinya.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingSenin 13 Sep 2021 11:19Ridha Anantidibaca 1404 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

 AS Investigasi Pajak Digital, Ini Hal Yang Diperbincangkan di Sejumlah NegaraAS Investigasi Pajak Digital, Ini Hal Yang Diperbincangkan di Sejumlah NegaraKamis 4 Jun 2020 11:58Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Amerika Serikat baru-baru ini memulai investigasi formal terkait dengan pertimbangan beberapa negara terkait dengan rencana pengenaan pajak terhadap perusahaan digitalnya.selengkapnya

 Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 Bareskrim Polri Siap Jamin Penerapan Tax AmnestyBareskrim Polri Siap Jamin Penerapan Tax AmnestySabtu 30 Jul 2016 15:51Administratordibaca 1553 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan jajaran Bareskrim siap memberikan jaminan penegakan hukum terkait penerapan tax amnesty.selengkapnya

 AS Akan Investigasi Pengenaan Pajak Digital Di IndonesiaAS Akan Investigasi Pengenaan Pajak Digital Di IndonesiaKamis 4 Jun 2020 13:07Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Amerika Serikat (AS) melakukan investigasi formal terkait dengan penerapan pajak digital baru di beberapa negara, salah satunya Indonesia. AS khawatir pemajakan itu dilakuka secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.selengkapnya

 Habis LCGC, Terbitlah LCEVHabis LCGC, Terbitlah LCEVKamis 9 Feb 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 751 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian akan mengusulkan penerapan pajak berdasarkan tingkat polusi atau carbon tax untuk kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya menurunkan target emisi sebesar 29% pada 2030Penerapan carbon tax ini rencananya dimuat dalam re gulasi yang mengatur pro gram low carbon emission vehicle (LCEV),selengkapnya

 Tax Amnesty Berjalan, Bagaimana Pertumbuhan Kredit dalam Negeri?Tax Amnesty Berjalan, Bagaimana Pertumbuhan Kredit dalam Negeri?Sabtu 16 Jul 2016 10:29Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Senin depan, UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty resmi diterapkan. Melalui penerapan UU ini, ditargetkan aliran dana yang masuk ke Indonesia dapat lebih dari Rp2.000 triliun.selengkapnya

 Simplikasi Tarif Cukai Beratkan Perusahaan Rokok RakyatSimplikasi Tarif Cukai Beratkan Perusahaan Rokok RakyatKamis 15 Ags 2019 11:13Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pengusaha dan Pengelola Perusahaan Rokok yang tergabung dalam Gaperoma mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo menolak simplifikasi penerapan tarif cukai yang semula 10 tier menjadi 5 tier. Simplifikasi akan berdampak pada banyaknya perusahaan rokok yang berguguran dan puluhan ribu tenaga kerja industri hasil tembakau (IHT) akan kehilangan lapangan pekerjaan.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Mantapkan Tujuan Pengampunan PajakPemerintah Diminta Mantapkan Tujuan Pengampunan PajakSabtu 23 Apr 2016 00:57Administratordibaca 677 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta memantapkan tujuan penerapan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebab tujuan penerapan kebijakan ini dinilai masih bersifat dua arah. Hingga kini RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR RI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, berdasarkan penuturan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengampunan pajak untuk mendorong repatriasiselengkapnya

 Gabungan perusahaan rokok Malang tolak simplifikasi cukai rokokGabungan perusahaan rokok Malang tolak simplifikasi cukai rokokKamis 15 Ags 2019 13:59Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (jokowi) menolak simplifikasi penerapan tarif cukai yang semula 10 tier menjadi 5 tier.selengkapnya

 Kawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurKawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurSenin 6 Feb 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 1202 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya adalah menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur.selengkapnya

 Menkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniMenkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniSenin 30 Mei 2016 10:39Administratordibaca 1077 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pembahasan kebijakan tax amnesty saat ini masih dalam pembahasan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. "Urusan dengan DPR-nya selesai, paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan," kata Bambangselengkapnya

 Belum Ada Wajib Pajak di Kaltim yang Manfaatkan Tax AmnestyBelum Ada Wajib Pajak di Kaltim yang Manfaatkan Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 08:14Administratordibaca 1105 kaliSemua Kategori

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) mengandeng seluruh kepala daerah untuk mensosialisasikan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) Selama sembilan bulan ke depan, pemerintah memberikan menerapkan program pengampunan pajak.selengkapnya

 Penerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatPenerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatKamis 29 Nov 2018 09:31Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :