Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beleid ini sungguh tidak berkeadilan.selengkapnya

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

Ribuan wajib pajak (WP) memadati ruang pertemuan Jakarta International Expo (JIEXpo) Kemayoran, pada Senin (1/8) siang untuk mendengarkan sosialisasi program Amnesti Pajak yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi terus menyosialisasikan pemberlakuan Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Juni lalu.selengkapnya

Pemerintah bisa bernafas lega. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan selesai pada Juni 2016. Menurut ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supi, RUU Tax Amnesty tidak akan melewati Juni lantaran substansi beleid ini akan digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu 'tax amnesty' dahulu.selengkapnya

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan bahwa pemberlakuan UU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan kebijakan yang cerdas diambil pemerintah.selengkapnya

Publikasi PT Henan Putihrai menyatakan sektor utama yang akan diuntungkan apabila program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berhasil dilakukan dan berjalan efektif adalah infrastruktur, konstruksi, dan bahan material. Publikasi itu menyatakan bakal terdapat peningkatan pajak yang digunakan untuk menutupi kekurangan fiskal dimana defisit fiskal mencapai Rp313,4 triliun atau 2,4% dari Produk Domestikselengkapnya

Pemberlakuan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak sudah berjalan sejak 18 Juli 2016. Untuk periode pertama, program pengampunan pajak akan berakhir 30 September 2016.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio menuturkan adanya dampak positif jika kebijakan pengampunan pajak diberlakukan di Indonesia. Dia menuturkan dampak tersebut bisa memberikan keuntungkan yang berkelanjutan. Menurutnya, akan lebih baik jika penggunaan dana yang diperoleh dari pemberlakuan tax amnesty tidak hanya untuk pembangunan jangka pendek saja namun sebagian dananya digunakanselengkapnya

Akhirnya, Presiden Joko Widodo buka suara tentang rencana pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang rancangannya bakal dibahas di DPR. Apa kata presiden asal Solo ini? Saat memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Pengampunan Pajak di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4/2016), Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah jelas.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengakui harus ada instrumen keuangan yang cukup untuk menerima pembalikan dana (repatriasi) seiring pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini, RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR. Instrumen tersebut juga harus bisa menahan dana yang masuk ke Indonesia agar tidak keluar lagi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

Penanganan UKM Perlu Disederhanakan JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menyarankan penanganan usaha kecil dan menengah untuk ikut program pengampunan pajak dengan mendekati langsung pelaku usaha. Formulir untuk mereka disarankan juga lebih sederhana.Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo, Selasa (11/10)selengkapnya

Pemerintah menetapkan 19 perusahaan sekuritas menjadi penampung dana repatriasi seiring pemberlakuan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya