Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani mengajak aparatur sipil negara (ASN) lebih awal menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi (SPT Tahunan PPh OP).selengkapnya

Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menghadiri kegiatan Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di Kantor Pajak Kotamobagu, Sulawesi Utara.selengkapnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya meluncurkan Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang elektronik (e-SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Penggunaan e-SPPT sudah dimulai awal 2019, sehingga SPPT lebih mudah dilihat dan sudah bisa diketahui mulai awal 2019.selengkapnya

Pembayaran pajak daerah secara elektronik di Kota Solo mampu menggenjot kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kenaikan PAD di Kota Solo melampaui rata-rata standar nasional.selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, optimistis target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini yang mencapai Rp70 miliar bisa tercapai.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jakarta mengajak warga untuk mengunjungi stand Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang ada di Anjungan Pemerintah Provinsi Jakarta pada Jakarta Fair Kemayoran 2018, Jakarta International Expo.selengkapnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mengejar tunggakan pajak pokok yang mencapai Rp600 miliar sejak 1994 - 2018.selengkapnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada Kamis 28 Februari 2019.selengkapnya

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Hingga saat ini, masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan total tunggakan yang ada mencapai Rp 50 miliar.selengkapnya

Guna meningkatkan layanan penerimaan pajak daerah, PT Bank DKI membuka kantor layanan setingkat kantor kas di Unit Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung.selengkapnya

Sebagai penghargaan dan perhormatan atas jasa pahlawan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi keluarga pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga Jakarta untuk mendatangi stand Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2018. Setiap pembayar pajak di stand ini, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta memperluas jangkauan penerimaan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak hanya bagi rumah atau hunian di bawah Rp1 miliar saja, melainkan juga untuk orang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, hingga ke ahli warisnya.selengkapnya

Fiscal Cadaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diluncurkan akhir April 2019 lalu. Fiscal Cadaster atau lebih dikenal dengan pendataan pertanahan merupakan sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah yaitu hal batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan.selengkapnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendata sebanyak 406.000 wajib pajak (WP) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menunggak. Total tunggakan WP tersebut mencapai Rp 439 miliar, yang telah jatuh tempo 10 September 2018 lalu.selengkapnya

Pemkot Bandung memastikan warga miskin yang berjumlah sekitar 62 ribu Kepala Keluarga (KK) tidak diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tapi pada kenyataannya masih banyak dari mereka yang harus mebayar PBB.selengkapnya

Jumlah penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Sleman masih cukup tinggi. Pemkab terus memburu para penunggak tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya