Antisipasi Pelapor SPT Pajak Membludak, Ditjen Pajak Bikin SatgasAntisipasi Pelapor SPT Pajak Membludak, Ditjen Pajak Bikin SatgasJumat 2 Mar 2018 15:32Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi lonjakan pelaporan Surat Pelaporan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017.selengkapnya

 Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalKamis 31 Mar 2016 13:52Administratordibaca 1242 kaliSemua Kategori

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

 Tarif sanksi administrasi pajak bisa lebih kecil, begini hitung-hitungannyaTarif sanksi administrasi pajak bisa lebih kecil, begini hitung-hitungannyaSelasa 10 Sep 2019 10:48Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Di RUU tersebut, pemerintah akan mengatur ulang sanksi administrasi perpajakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiJumat 24 Nov 2017 11:25Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariKamis 16 Nov 2017 12:47Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya

 Badan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakBadan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakJumat 21 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif bagi badan usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Ini untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal.selengkapnya

 2 Pengemplang Pajak Rp4,3 Miliar Ditahan2 Pengemplang Pajak Rp4,3 Miliar DitahanJumat 20 Mei 2016 20:57Administratordibaca 1034 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I menahan dua orang berinisial ET dan WTD yang disangka melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan negara Rp4,378 miliar. Kepala Kantor DJP Jatim I Hestu Yoga Saksama mengatakan, pelaku diduga kuat tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai kepada negara dan terbukti menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.selengkapnya

 Pemilik Mobil Mewah Pakai Identitas Palsu untuk Hindari Pajak ProgresifPemilik Mobil Mewah Pakai Identitas Palsu untuk Hindari Pajak ProgresifJumat 22 Feb 2019 16:07Ridha Anantidibaca 813 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menduga, pemilik mobil mewah menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain untuk menghindari tarif pajak progresif. Jika menggunakan identitas aslinya, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) akan lebih mahal karena mobil itu tercatat bukan kendaraan pertama yang dimiliki.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalPenghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalSelasa 9 Okt 2018 08:49Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dingan fasilitas angkutan yang maksimal.selengkapnya

 Sri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSelasa 22 Mei 2018 10:08Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akhirnya rampung.selengkapnya

 Uganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosUganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosSenin 4 Jun 2018 13:48Ridha Anantidibaca 650 kaliSemua Kategori

Karena tak ingin layanan media sosial (medsos) dan pesan instan dijadikan alat untuk bergosip, negara satu ini menerapkan pungutan pajak kepada warganya yang menggunakan platform tersebut.selengkapnya

 Pemerintah atur batas waktu bagi WP UKM gunakan tarif PPh FinalPemerintah atur batas waktu bagi WP UKM gunakan tarif PPh FinalKamis 19 Apr 2018 10:20Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan tarif PPh final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang sedang disiapkan pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Pemkot Palembang Perketat Pengawasan Pajak DaerahPemkot Palembang Perketat Pengawasan Pajak DaerahSenin 1 Okt 2018 09:27Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Palembang berencana membuat regulasi terkait transaksi pajak hotel dan restoran dengan menggunakan tapping box sehingga lebih terpantau.selengkapnya

 Kemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiKemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiRabu 4 Des 2019 14:44Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung usaha di bidang bahan bakar nabati untuk mengakomodir kebutuhan barang kena cukai dan keperluan ibadah, menteri keuangan (menkeu) menyempurnakan tata cara pembebasan cukai.selengkapnya

 Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Selasa 22 Mei 2018 09:49Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sudah rampung.selengkapnya

 Ditjen Pajak gandeng BNI kampanyekan lapor pajak e-filingDitjen Pajak gandeng BNI kampanyekan lapor pajak e-filingSenin 19 Mar 2018 09:48Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak menggandeng BNI untuk menggelar Kampanye Pelaporan Pajak menggunakan e-filing atau dinamakan Spectaxcular 2018. Pada saat yang sama, peserta Spectaxcular 2018 diperkenalkan dengan beragam produk-produk layanan perbankan kekinian.selengkapnya

 Bos Pajak: Jangan Takut, Pengguna Kartu Kredit tidak DipajakiBos Pajak: Jangan Takut, Pengguna Kartu Kredit tidak DipajakiAhad 12 Jun 2016 08:12Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mewajibkan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada 22 Maret 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

 Pembayaran Pajak Online Jambi Sepi PeminatPembayaran Pajak Online Jambi Sepi PeminatRabu 4 Apr 2018 15:43Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan hingga kini pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui online (e-Samsat) di provinsi itu masih rendah atau sepi peminat karena baru dilayani satu bank saja.selengkapnya

 Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiInsentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiKamis 5 Sep 2019 14:21Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :