Mandiri: Tak Ada Gejala Penutupan Akun RekeningMandiri: Tak Ada Gejala Penutupan Akun RekeningKamis 16 Jun 2016 11:35Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury menyatakan tidak ada gejala nasabah melakukan penutupan akun rekening. Hal itu terkait kebijakan Kementerian Keuangan mewajibkan penerbit kartu kredit melaporkan data serta transaksinya kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Kalau dari menutup akun rekeningnya saya rasa tidak ada sampai sejauh ini. Tidak ada gejala kalau mereka melakukanselengkapnya

 Ditjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakDitjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakKamis 7 Jun 2018 12:23Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji pemisahan divisi yang menangani keberatan pajak. Jika selama ini keberatan pajak ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil), nantinya akan dibuat unit baru di tingkat pusat yang khusus menangani masalah tersebut.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pemeriksaan Kasus Pajak DistopSri Mulyani: Pemeriksaan Kasus Pajak DistopSelasa 2 Ags 2016 10:02Administratordibaca 1702 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program amnesti pajak atau pengampunan pajak. "Untuk menciptakan kesuksesan 'tax amnesty', kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiArab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiSelasa 2 Jan 2018 15:05Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, dikhawatirkan bisa membuat barang yang dipasok dari sana harganya naik.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Kemenkeu Hentikan Semua Pemeriksaan Tindak Pidana PajakKemenkeu Hentikan Semua Pemeriksaan Tindak Pidana PajakSelasa 2 Ags 2016 11:13Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program amnesti pajak atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersDirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersSabtu 16 Apr 2016 15:50Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mengklarifikasi nama-nama WNI yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Klarifikasi itu dilakukan dengan terlebih dulu menelusuri nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut serta kewajiban perpajakannya. "Klarifikasi ini belum tentu karena mereka bersalah. Kita ada 'rule'nya sendiri, kalau memang harus membayar,selengkapnya

 Sri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSenin 20 Nov 2017 09:23Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang jajaran pajak melakukan praktik ijon atau menarik utang pajak lebih awal guna memenuhi target penerimaan negara. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan strategi ijon pajak.selengkapnya

 Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisRevisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisJumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 3155 kaliSemua Kategori

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

 Menkeu Hentikan Pemeriksaan Tindak Pidana PerpajakanMenkeu Hentikan Pemeriksaan Tindak Pidana PerpajakanSelasa 2 Ags 2016 09:28Administratordibaca 1268 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program pengampunan pajak. "Untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan," kata Sri dalam acara sosialisasi amnesti pajak di Jakartaselengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetSelasa 6 Des 2016 11:43Ajeng Widyadibaca 818 kaliSemua Kategori

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuTOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuAhad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Ketua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalKetua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalJumat 10 Jun 2016 15:11Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

 Nyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakNyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakKamis 14 Apr 2016 11:02Administratordibaca 1526 kaliSemua Kategori

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar. Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.selengkapnya

 Menkeu SMI Ingatkan Menghindari Pajak Makin SulitMenkeu SMI Ingatkan Menghindari Pajak Makin SulitSelasa 2 Ags 2016 15:32Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mewarning pengusaha atau wajib pajak agar tidak menyembunyikan harta dan aset. "Waktunya nanti, sudah ada Automatic Exchange Of Information (AEOI). Kalau selama ini, menyembunyikan (harta) di bawah bantal, atau dibawa ke luar negeri, mungkin cukup aman. Karena kami punya keterbatasan negara untuk menjangkau ke sana," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya

 Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanKamis 24 Ags 2017 11:09Ajeng Widyadibaca 915 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

 Pengamat: Target realisasi pajak 95% dari target APBN tak realistisPengamat: Target realisasi pajak 95% dari target APBN tak realistisSenin 12 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Ronny Boko, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan target realisasi penerimaan pajak sebesar 95% dari target APBN 2018 hingga akhir 2018 tak realistis. Pasalnya, banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk tingkatkan sektor pajak, namun penerimaan hingga Oktober 2018 baru 71,32%.selengkapnya

 Lapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaLapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaSelasa 20 Mar 2018 11:27Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantor pusat Kementerian PUPR.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :