Pajak menjadi sandungan negosiasi kontrak karyaPajak menjadi sandungan negosiasi kontrak karyaSenin 19 Mar 2018 16:10Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih berjibaku menuntaskan negosiasi amendemen perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Ada tiga perusahaan mineral lagi yang masih enggan menandatangani perubahan kontrak. Adapun 28 KK sudah meneken amendemen.selengkapnya

 Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakRoyalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Lantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya

 Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakFollow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 769 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya

 Dikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaDikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaRabu 23 Nov 2016 13:31Ajeng Widyadibaca 505 kaliSemua Kategori

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam lalu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa.selengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak 1,9 MKanwil Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak 1,9 MJumat 1 Apr 2016 08:23Administratordibaca 1381 kaliSemua Kategori

Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria berinisial RBG di Pangkal Pinang, Selasa (29/3/2016). RBG ditangkap dalam sebuah operasi yang dilakukan sejak Selasa, 22 Maret 2016. RBG merupakan direktur CV. MLS yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dan bergerak dalam bidang usaha Jasa Event Organizer.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruNew Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruSelasa 23 Jun 2020 09:38Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Dalam membuat kebijakan ekonomi di tahun 2021, pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.selengkapnya

 Eks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuEks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuRabu 15 Apr 2020 14:13Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan saat ini pemerintah tak perlu memprioritaskan pemberian insentif relaksasi pajak karena dinilai tidak membantu dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.selengkapnya

 IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaIMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaSenin 5 Ags 2019 09:47Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019.selengkapnya

 Menkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiMenkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiJumat 15 Mar 2019 14:18Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat digunakan untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.selengkapnya

 Beri Penghargaan ke Wajib Pajak Kaya, Sri Mulyani: Uang Anda untuk Bangun IndonesiaBeri Penghargaan ke Wajib Pajak Kaya, Sri Mulyani: Uang Anda untuk Bangun IndonesiaRabu 13 Mar 2019 16:00Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, seluruh pajak yang diterima negara digunakan untuk pembangunan Indonesia. Hal tersebut baik berupa pembangunan fisik seperti jalan maupun transportasi, hingga pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiSenin 4 Feb 2019 13:54Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya

 Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Jumat 23 Feb 2018 12:03Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Kekayaan miliarder pendiri Microsoft, Bill Gates, bernilai sekitar US,8 miliar, dan dia membayar pajak miliaran dolar kepada pemerintah federal. Namun, Bill Gates mengatakan seharusnya dia membayar lebih.selengkapnya

 Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Ahad 16 Okt 2016 15:12Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pernah berencana mengenakan tarif tunggal bea materai. Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dihapus, serta akan dijadikan satu tarif Rp 10.000. Namun hingga saat ini revisi Undang-undang (UU) Bea Materai yang mengusulkan kebijakan tersebut masih terbengkalai sejak 2015.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 Penundaan Pembayaran Pita Cukai Rokok Tembus Rp18 TriliunPenundaan Pembayaran Pita Cukai Rokok Tembus Rp18 TriliunSenin 15 Jun 2020 12:23Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Nilai pemanfaatan relaksasi penundaan pembayaran cukai hasil tembakau (CHT) terus meningkat di tengah tekanan pandemi Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai Temukan Modus Baru Penyelundupan Rokok IlegalBea Cukai Temukan Modus Baru Penyelundupan Rokok IlegalRabu 13 Nov 2019 10:13Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Semarang kembali menyita rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Jumat (1/11). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Parjiya menyatakan bahwa ia dan petugasnya akan berusaha untuk terus memerangi rokok ilegal.selengkapnya

 Harus bayar pajak lagi, aset Merck (MERK) merosot 37% di kuartal III 2019Harus bayar pajak lagi, aset Merck (MERK) merosot 37% di kuartal III 2019Rabu 6 Nov 2019 11:12Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pangkal masalah revisi nilai dividen PT Merck Tbk (MERK) akhirnya terkuak. Perusahaan farmasi ini dalam laporan keuangan memaparkan, ada pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2018 terutama berasal dari laba operasi yang dihentikan yakni penjualan segmen usaha consumer health.selengkapnya

 Pemberantasan Rokok Ilegal Makin GencarPemberantasan Rokok Ilegal Makin GencarSelasa 24 Sep 2019 08:49Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan oleh pemerintah. Apalagi target tahun ini jumlah rokok ilegal yang beredar harus berada di kisaran 3 persen.selengkapnya

 Kemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasKemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasSelasa 3 Sep 2019 09:20Ridha Anantidibaca 1018 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :