Pendapatan Pajak DKI Naik karena Faktor IniPendapatan Pajak DKI Naik karena Faktor IniRabu 3 Jan 2018 11:50Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri mengatakan adanya pemutihan pajak, razia di lapangan, dan penagihan dari pintu ke pintu (door to door) dapat meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan. Faktor-faktor itu menyebabkan target pendapatan pajak terlampaui.selengkapnya

 Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1364 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Kadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMKadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMSelasa 31 Mei 2016 16:55Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan diterapkan harus menganut asas keadilan. Pengampunan tersebut tak hanya bagi pengusaha besar namun juga harus berlaku bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, sebagai bentuk wirausaha yang baru dimulai,selengkapnya

 Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersRabu 22 Nov 2017 11:21Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 505 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Kenaikan Cukai Rokok 2021 Bisa Mendekati 20 Persen, Apa Kabar Nasib Petani?Kenaikan Cukai Rokok 2021 Bisa Mendekati 20 Persen, Apa Kabar Nasib Petani?Kamis 22 Okt 2020 09:48Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi Covid - 19, pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021 di kisaran 13 persen - 20 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangSri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangKamis 14 Feb 2019 14:29Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat diterpa isu kurang sedap.selengkapnya

 Paradise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database PajakParadise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database PajakSenin 13 Nov 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 635 kaliSemua Kategori

Munculnya paradise papers belakangan ini mengindikasikan pentingnya pembenahan basis data wajib pajak sebagai salah satu langkah mencegah terulangnya praktik penghindaran pajak.selengkapnya

 BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanJumat 17 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 859 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Wahai Wajib Pajak, Ketahui Aturan Terbaru IniWahai Wajib Pajak, Ketahui Aturan Terbaru IniSenin 27 Nov 2017 10:57Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 118/2016 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 soal Pengampunan Pajak.selengkapnya

 KPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 14:26Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

 Terlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunTerlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunSenin 6 Feb 2017 16:06Ajeng Widyadibaca 745 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini aturan terkait pajak progresif "tanah menganggur" masih terus dirumuskan bersama menteri keuanganselengkapnya

 Sofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSenin 6 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dipastikan tidak akan mengganggu investasi.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Nganggur, Kemenkeu-BPN Masih DiskusiPajak Progresif Lahan Nganggur, Kemenkeu-BPN Masih DiskusiSenin 6 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 920 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak tinggi untuk tanah menganggur.selengkapnya

 Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangIni Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangJumat 19 Jul 2019 13:46Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Impor Kapal hingga Pesawat Kini Bebas PajakImpor Kapal hingga Pesawat Kini Bebas PajakKamis 18 Jul 2019 09:08Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadaiselengkapnya

 `NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat``NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat`Senin 16 Jul 2018 13:17Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.selengkapnya

 Ada Masalah Koneksi di Monas, Sandi Tunda Lapor SPT PajakAda Masalah Koneksi di Monas, Sandi Tunda Lapor SPT PajakJumat 23 Mar 2018 12:51Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunda pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya hari ini. Penundaan itu lantaran ada masalah koneksi di kawasan Monas.selengkapnya

 Pemprov Kaji Kenaikan Pajak Air TanahPemprov Kaji Kenaikan Pajak Air TanahJumat 23 Mar 2018 11:41Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji kenaikan pajak air tanah untuk daerah-daerah yang sudah dialiri pipa PD PAM Jaya. Kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian insentif untuk memastikan warga DKI beralih menggunakan air PAM.selengkapnya

 Pajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatPajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatRabu 10 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak air tanah yang dibayarkan oleh pengelola gedung-gedung bertingkat di DKI Jakarta bakal melonjak tajam. Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengungkapkan, terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak air tanah hingga 1.500 persen atau 15 kali lipat dari penerimaan di periode pemerintahan sebelumnya. Bahkan, capaian ini dicapai dalam kurun waktu 2-3 bulaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :