HASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahHASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahJumat 6 Apr 2018 10:20Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak dan pengelolaan barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa ketidakoptimalan pelaksanaan aktivitas tersebut berpotensi menggerus penerimaan negara.selengkapnya

 Pemerintah Verifikasi Ulang Kekayaan Wajib Pajak di Luar NegeriPemerintah Verifikasi Ulang Kekayaan Wajib Pajak di Luar NegeriRabu 28 Sep 2016 07:53Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengkaji ulang potensi harta wajib pajak Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana raihan program amnesti pajak bisa digenjot.selengkapnya

 Jokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratSelasa 2 Ags 2016 06:02Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

 Menkeu Ingin Indonesia Punya Area Surga PajakMenkeu Ingin Indonesia Punya Area Surga PajakSelasa 21 Jun 2016 11:33Administratordibaca 1852 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin membuat wilayah surga pajak/tax haven Area untuk pengusaha Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri. Dengan begitu, mereka tetap menyimpan uang di Indonesia. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎di wilayah yang ditetapkan sebagai tax haven tersebut pemungutan pajak akan lebih rendah dari wilayah lain. Namun, ketika ditanyakan besaran pajaknya dia belumselengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2350 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Indonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisIndonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisSelasa 2 Jun 2020 13:21Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengumumkan 103 negara di dunia telah menyetujui pertukaran informasi keuangan otomatis terkait pajak atau automatic exchange of financial account information dengan Indonesia.selengkapnya

 Bidik Pajak Rp 1.639 T, Menkeu Sebut Banyak HambatannyaBidik Pajak Rp 1.639 T, Menkeu Sebut Banyak HambatannyaSelasa 20 Ags 2019 13:14Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, tantangan penerimaan perpajakan pada tahun depan masih akan banyak datang dari faktor eksternal. Perlambatan perekonomian global yang juga berdampak pada pemangkasan proyeksi pertumbuhan global disebutnya akan berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak ke Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng dan Bea Cukai DIY Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan PT KonimexBea Cukai Jateng dan Bea Cukai DIY Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan PT KonimexRabu 27 Mar 2019 14:48Ridha Anantidibaca 950 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan, setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan pada Jumat 22 Maret 2019 di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, dan dilakukan penilaian oleh pejabselengkapnya

 Bea Cukai Jateng Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan KonimexBea Cukai Jateng Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan KonimexRabu 27 Mar 2019 14:23Ridha Anantidibaca 957 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. KITE diberikan setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan, pada Jumat (22/3) lalu, di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawselengkapnya

 Pemerintah Masih Kejar Pajak Rp 1.416 T hingga Akhir TahunPemerintah Masih Kejar Pajak Rp 1.416 T hingga Akhir TahunRabu 20 Mar 2019 13:39Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara melalui pajak periode Februari 2019 baru mencapai 10,2% dari target Rp 1.577,6 triliun atau sebesar Rp 160,84 triliun. Dengan demikian, hingga akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus mengumpulkan penerimaan hingga Rp 1.416,7 Triliun.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai 2018 Kurang Rp 9 Triliun LagiPenerimaan Bea Cukai 2018 Kurang Rp 9 Triliun LagiJumat 28 Des 2018 11:30Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penerimaannya per 21 Desember 2018 telah mencapai 94,96% dari target atau Rp 194,10 triliun.selengkapnya

 Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolRabu 18 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 588 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

 KPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTKPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTSelasa 22 Nov 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 1113 kaliSemua Kategori

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin malam, 21 November 2016. Informasi yang diperoleh Liputan6.com menyebutkan, Tim Satgas KPK menangkap pejabat eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang berinisial HS.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Data Amnesti Ungkap Potensi Pajak BesarSri Mulyani Sebut Data Amnesti Ungkap Potensi Pajak BesarSenin 3 Okt 2016 08:46Administratordibaca 627 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan program amnesti pajak kali ini memberikan perbaikan data dasar perpajakan yang nantinya bisa meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang. Dengan raihan deklarasi pajak hingga akhir periode pertama sebesar Rp 3.516,5 triliun, Sri menilai hal tersebut memberikan identifikasi potensi pajak yang besar di masa mendatang.selengkapnya

 WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumSabtu 17 Sep 2016 10:30Administratordibaca 1690 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Dana Tax Amnesty bukan Transaksi MencurigakanDana Tax Amnesty bukan Transaksi MencurigakanSabtu 17 Sep 2016 07:53Administratordibaca 444 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 UU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyUU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyRabu 6 Jul 2016 14:36Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana merevisi sejumlah Undang-Undang (UU) terkait perpajakan lainnya, setelah UU Tax Amnesty berhasil disahkan. Presiden Jokowi sempat menyebutkan, tax amnesty akan ditindaklanjuti dengan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3616 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Sukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSenin 24 Okt 2016 14:08Administratordibaca 611 kaliSemua Kategori

Kedubes RI di Singapura minta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan tim untuk help desk. Masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertarik ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Peretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlinePeretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlineJumat 1 Feb 2019 09:19Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :