Pemerintah membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan dan memperkirakan, perolehan cukai akan sama dengan tahun ini. Pertimbangannya yaitu terkait iklim investasi, tenaga kerja, dan dunia usaha. Tapi di sisi industri, keputusan ini membawa kelegaan. Khususnya PT Gudang Garam Tbk (GGRM).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak baru saja mencabut dan tidak lagi memberlakukan 35 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak.selengkapnya
Ekonom World Bank Indonesia Frederico Gil Sander menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2019 merupakan catatan negatif yang terjadi tahun ini.selengkapnya
Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ‎seluruh permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty‎) diapresiasi Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, keputusan MK itu dianggap memiliki makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.‎selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluar keputusan (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak. Keppres ini telah ditandatangani pada 4 Oktober lalu.selengkapnya
Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung BEI, Jakarta, terpilih menjadi tempat tertentu yang dapat digunakan oleh para wajib pajak sebagai tempat penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak (amnesti pajak). Kantor BEI merupakan satu dari empat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya
Pengusaha sektor otomotif nasional harus menerima kenyataan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak pembebasan pajak mobil baru. Rencananya, usulan tersebut berlaku pada September-Desember 2020.selengkapnya
Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya
Vokalis grup band U2, Bono siap berurusan dengan masalah hukum, setelah namanya muncul pada Paradise Papers tentang pajak.selengkapnya
Ekonom Senior Faisal Basri menyambut baik kembalinya Sri Mulyani di tubuh pemerintahan. Sri Mulyani ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang telah mendapat tugas baru menjadi Kepala Bappenas.selengkapnya
Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya
Rencana Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan disambut baik pelaku usaha. Saat ini, PPh final untuk pajak tenant/sewa tersebut sebesar 10%.selengkapnya
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif hasil pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang selesai pada 30 September 2016 lalu.selengkapnya
Program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dinilai paling sukses di dunia dari sisi perolehan dana tebusan dan harta yang dideklarasikan. Para konglomerat besar pun berbondong-bondong melaporkan hartanya pada hari-hari terakhir periode pertama program tersebut. Tak ketinggalan, pemilik Lippo Gorup, Mochtar Riady, menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya
Diplomasi dagang Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Parlemen Perancis (Assemble Nationale) untuk memperkuat keputusan Senat tentang penghapusan progresif minyak sawit Indonesia.selengkapnya
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Keputusan ini berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11) lalu.selengkapnya
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya